TERASBATAM.id – Dunia politik Kepulauan Riau kembali dikejutkan dengan pusaran kasus hukum yang menyeret dua tokoh sentral Partai NasDem di provinsi ini. Pemeriksaan terhadap mantan Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, terkait dugaan korupsi proyek strategis Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar, dan anggota DPRD Kepri, Lik Khai, dalam kasus dugaan penimbunan Daerah Aliran Sungai (DAS) Baloi, menjadi tamparan keras bagi citra partai besutan Surya Paloh di wilayah ini.
Tentu, asas praduga tak bersalah harus dijunjung tinggi. Namun, proses hukum yang tengah berjalan di Polda Kepri ini tidak bisa dianggap remeh. Status Muhammad Rudi sebagai Ketua DPW Partai NasDem Kepri dan Lik Khai sebagai anggota DPRD Provinsi, keduanya merupakan representasi publik yang seharusnya menjadi teladan dalam penegakan hukum dan pelestarian lingkungan.
Pemeriksaan terhadap Rudi, yang memiliki rekam jejak politik yang kuat di Batam dan Kepri, terutama setelah istrinya menduduki kursi Wakil Gubernur periode sebelumnya dan putranya melenggang ke Senayan hasil pemilu 2024, tentu menimbulkan pertanyaan besar. Masyarakat menanti transparansi dan kejelasan mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran dalam proyek vital seperti Dermaga Utara Batu Ampar.
Sementara itu, kasus dugaan keterlibatan Lik Khai dalam penimbunan DAS Baloi menyentuh isu yang lebih sensitif, yakni kerusakan lingkungan. Sebagai wakil rakyat, Lik Khai seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi alam, bukan justru diduga menjadi aktor di balik perusakan ekosistem sungai yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Dukungan hukum dari DPP Partai NasDem, bahkan dengan turun tangannya pengacara utusan Surya Paloh, menunjukkan keseriusan partai dalam menghadapi kasus ini. Namun, hal ini juga berpotensi menimbulkan persepsi adanya upaya “membela” kader, alih-alih menyerahkan sepenuhnya pada proses hukum yang berlaku.
Momentum ini menjadi ujian berat bagi Partai NasDem di Kepri. Sebagai partai yang mengusung narasi perubahan, integritas kader menjadi taruhan. Publik akan mencermati dengan seksama bagaimana partai ini menyikapi kasus hukum yang menjerat dua tokoh pentingnya. Apakah NasDem akan menjunjung tinggi supremasi hukum dan memberikan ruang sepenuhnya bagi aparat untuk bekerja secara profesional, atau justru berupaya melindungi kadernya dengan alasan solidaritas partai?
Ke depan, Partai NasDem Kepri perlu mengambil langkah tegas dan transparan. Jika terbukti bersalah, tidak ada alasan untuk melindungi kader yang melanggar hukum. Sebaliknya, jika tidak terbukti, partai memiliki tanggung jawab untuk memulihkan nama baik kadernya.
Kasus ini juga menjadi pengingat bagi seluruh politisi dan pejabat publik di Kepri, bahwa kekuasaan dan pengaruh tidaklah kebal terhadap hukum. Masyarakat semakin cerdas dan peduli terhadap isu korupsi dan lingkungan. Kredibilitas seorang pemimpin dan partai politik sangat ditentukan oleh komitmen mereka terhadap keadilan dan keberlanjutan lingkungan.
Terasbatam.id berharap, aparat penegak hukum dapat bekerja secara profesional, transparan, dan tanpa tekanan dari pihak manapun dalam mengusut tuntas kedua kasus ini. Keadilan harus ditegakkan, dan kebenaran harus diungkapkan, demi menjaga kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan para wakil rakyat. NasDem Kepri kini berada di persimpangan jalan, dan pilihan yang mereka ambil akan menentukan citra dan masa depan partai ini di Bumi Melayu.
[f pangestu]
