TERASBATAM.id – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kedeputian Wilayah II terus berupaya mengaktifkan kembali kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) milik 451.765 penduduk Kepulauan Riau (Kepri) yang saat ini tidak aktif. Langkah ini krusial untuk memastikan masyarakat mendapatkan perlindungan kesehatan sekaligus mencapai target Universal Health Coverage (UHC).
Wilayah kerja Kedeputian Wilayah II BPJS Kesehatan meliputi Provinsi Jambi, Riau, Kepri, dan Sumatera Barat. Di Kepri sendiri, dengan total penduduk mencapai 2.187.852 jiwa, masih terdapat 3,7 persen penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN.
“Dari total penduduk Kepri sekitar 2,2 juta jiwa, masih ada sekitar 6 persen yang belum teregister menjadi peserta JKN. Artinya, yang baru teregister baru mencapai sekitar 93 persen atau hampir 94 persen. Dari angka tersebut, yang kartunya aktif hanya sekitar 76,46 persen,” ungkap Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah II, Octovianus Ramba, dalam acara Media Gathering tahun 2025 di Batam, Selasa (06/05/2025). Acara ini dihadiri oleh puluhan jurnalis dari berbagai media di Kepri.
Octo, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa dari total penduduk Kepri yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN, sebanyak 451.765 kartu kepesertaan saat ini tidak aktif. Jika dibandingkan dengan target nasional, hingga saat ini sudah 279.836.564 jiwa atau 98,20 persen penduduk Indonesia yang terdaftar sebagai peserta JKN.
“Masih ada 24 persen atau sekitar 400 ribuan lagi kartu JKN yang tidak aktif di Kepri. Jika ditambah dengan sekitar 80 ribu penduduk yang belum terdaftar, maka ada sekitar 530 ribu orang di Kepri yang berpotensi tidak dapat mengakses pelayanan kesehatan karena status kepesertaan yang belum aktif atau belum terdaftar,” lanjutnya, didampingi oleh Wakil Deputi Umum, Selfi, dan Kepala Cabang BPJS Kesehatan Batam, Harry Nurdiansyah.
Dalam kesempatan tersebut, Octo menegaskan bahwa BPJS Kesehatan terus mendorong badan usaha untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta JKN. Selain itu, pihaknya juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk mendaftarkan masyarakat kurang mampu sebagai peserta JKN melalui pembiayaan APBD.
“Kegiatan Media Gathering ini merupakan program strategis BPJS Kesehatan di seluruh wilayah Indonesia,” kata Octo.
Untuk mempermudah pendaftaran dan akses informasi, BPJS Kesehatan menyediakan berbagai layanan daring melalui website resminya. Masyarakat dapat mengakses informasi terkait pendaftaran, pengaduan, pendaftaran autodebit, daftar fasilitas kesehatan yang bekerja sama, alamat kantor BPJS Kesehatan, skrining kesehatan, program donasi, hingga Whistleblowing System.
[winneke asmeralda]
