TERASBATAM.id- Gelombang penggusuran terkait proyek Rempang Eco-City kembali mengancam warga. Tim Terpadu Pemerintah Kota Batam menerbitkan surat resmi yang menyatakan rencana penggusuran di Kampung Tanjung Banon, Kelurahan Sembulang, akan dilaksanakan hari ini, Kamis (17/04/2025).
Surat Tim Terpadu Nomor: 112/TIM-TPD/IV/2025 yang diterima redaksi pada Rabu (16/04/2025) ini secara jelas menyebutkan jadwal penertiban bangunan di wilayah yang masuk dalam kawasan Rempang Eco-City tersebut.
Direktur YLBHI-LBH Pekanbaru, Andri Alatas, dalam siaran pers Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang, mengungkapkan kekhawatirannya atas skala pengerahan aparat gabungan yang akan dilibatkan dalam penggusuran ini. Menurutnya, ratusan personel dari berbagai satuan TNI dan Polri akan diterjunkan.
“Hal ini jelas bertentangan dengan rekomendasi Komnas HAM yang meminta penyelesaian konflik dalam proyek Rempang Eco-city tidak boleh lagi menggunakan pendekatan keamanan,” tegas Andri Alatas. Ia mengingatkan trauma kekerasan masyarakat Rempang akibat pengerahan aparat besar-besaran pada September 2023 lalu.
Berdasarkan lampiran surat Tim Terpadu, tercatat 312 personel gabungan yang akan dikerahkan. Unsur TNI yang terlibat meliputi Pangkalan Utama TNI AL IV, Den Pom TNI Angkatan Udara Batam, Den Pom Lamtamal IV Batam, Den Pom I/6 Batam, Yon 10 Marinir/SBY Batam, Lanud Hang Nadim Batam, Yonif Raider Khusus 136/TS, Kodim 0316 Batam, hingga Koramil 04 Galang. Sementara dari Polri, akan diterjunkan personel dari Polresta Barelang, Polsek Galang, dan Brimob Polda Kepri.
Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang menilai pengerahan ratusan aparat ini berpotensi memperkeruh suasana dan semakin menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap negara. Mereka juga menyoroti kegagalan penegakan hukum terhadap dugaan kekerasan oleh pihak yang terafiliasi dengan PT Makmur Elok Graha.
Direktur Eksekutif WALHI Riau, Even Sembiring, secara tegas meminta agar rencana penggusuran atas nama proyek Rempang Eco-City dihentikan. Ia menilai tindakan ini akan menambah catatan represif negara di Rempang. Menurutnya, jika klaim BP Batam terkait persetujuan masyarakat dalam jumlah besar benar adanya, maka pengerahan aparat dalam skala besar tidaklah logis.
Menyikapi situasi ini, Tim Solidaritas Nasional untuk Rempang mengeluarkan tiga tuntutan mendesak:
- Presiden RI diminta untuk memerintahkan penghentian operasi penggusuran dan membatalkan proyek Rempang Eco-city, serta menjamin pengakuan dan perlindungan hak atas tanah masyarakat adat Melayu Rempang dan sekitarnya.
- Panglima TNI dan Kapolri diminta untuk menarik keterlibatan satuan di bawahnya dari Tim Terpadu.
- Pemerintah Kota Batam diminta untuk segera membatalkan upaya penggusuran hari ini, 17 April 2025.
Sementara itu Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemko Batam yang juga Ketua Tim Terpadu Imam Tohari kepada www.terasbatam.id, Kamis (17/04/2025) menyebutkan bahwa terkait rencana penggusuran di Tanjung Banon hari ini ditunda.
“Penertiban ditunda, karena hari ini Menteri Transmigrasi berkunjung ke Rempang,” kata Imam, namun tidak dapat menyebutkan kapan eksekusi penggusuran akan dilakukan.
[kang ajank nurdin]
