TERASBATAM.id – Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah (BP2D) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Doli Boniara, mengungkapkan bahwa sengketa wilayah perairan antara Indonesia dan Singapura terkait Karang Singa masih berlanjut. Hal ini disampaikannya dalam wawancara di Kapal Bakamla RI KN Dana 323, Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Rabu (19/03/2025).
“Kalau setahu kami sih udah selesai semua titik batas. Cuman kan ada beberapa seperti Karang Singa dari Singapura,” ujar Doli. Ia menegaskan bahwa sengketa Karang Singa bukan dengan Malaysia, melainkan dengan Singapura.
Doli menjelaskan bahwa pemerintah pusat yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah perbatasan.
“Yang jadi masalah? Mereka masih klaim, tapi saya insya Allah besok saya ke Kemenlu, besok saya berangkat ke Jakarta,” katanya.
Ia akan bertemu dengan Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (PWNI) untuk melaporkan dan berkoordinasi terkait masalah Karang Singa, serta masalah WNI yang ditahan di Tiongkok.
“Namun karena ini juga ranahnya pusat kan, batas wilayah negara itu kan pusat,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Kepri berharap pemerintah pusat dapat segera menyelesaikan sengketa wilayah perairan agar hubungan baik antara Indonesia, khususnya Kepri, dengan Singapura dan Malaysia tetap terjaga.
“Kita dari pemerintah provinsi berharap pemerintah pusat bisa segera menyelesaikan sehingga tentunya antara hubungan baik antara Indonesia, misalnya warga Kepri, kemudian juga kan ada adik-beradik juga dengan di Singapura dengan Malaysia tidak jadi persoalan,” kata Doli.
Ia menekankan pentingnya menjaga kedaulatan negara, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.
“Jadi memang kedaulatan kita ini kan memang harus kita jaga kita lah yang tinggal di perbatasan ini sebagai penjaga kedaulatan,” tegasnya.
Doli juga menyampaikan bahwa jumlah nelayan Kepri yang ditangkap di perairan negara tetangga mengalami peningkatan pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.
“2023 belasan lah, ada yang grup itu yang banyak tuh kemana yang grup itu jadi satu kapal sampai 14 orang itu kan, seperti itu,” ungkapnya.
Berdasarkan data BP2D, jumlah nelayan yang ditangkap pada tahun 2023 sebanyak 13 orang, kemudian 2024 meningkat menjadi 31 orang, dan Januari hingga Maret 2025 sudah 3 orang nelayan yang ditangkap.
