TERASBATAM.ID – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menutup paruh pertama tahun 2025 dengan kinerja kuat di tengah dinamika pasar yang semakin menantang. Dengan total denda mencapai ratusan miliar rupiah dan reformasi kemitraan UMKM, KPPU menegaskan perannya sebagai garda depan dalam menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif. Lembaga ini juga mengingatkan bahwa target pertumbuhan ekonomi nasional 8 persen hanya dapat dicapai dengan peningkatan indeks persaingan usaha yang signifikan, dari 4,95 menjadi 6,33.
Laporan semester I KPPU menunjukkan capaian mencolok dalam penegakan hukum persaingan, pengawasan merger dan akuisisi, advokasi kebijakan, serta perlindungan UMKM. Namun, tantangan besar masih membayangi, termasuk konsolidasi konglomerasi digital dan keterbatasan anggaran.
Penegakan Hukum dan Denda Fantastis
Hingga akhir Juni 2025, KPPU telah menjatuhkan enam putusan dan satu penetapan, dengan total denda lebih dari Rp220 miliar. Putusan paling menyita perhatian adalah dugaan praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan melalui sistem pembayaran Google Play Store yang berujung denda Rp202,5 miliar. Selain itu, dugaan persekongkolan tender proyek PDAM di Lombok Utara juga dijatuhi denda Rp12 miliar.
Saat ini, sembilan perkara tengah dalam proses persidangan majelis dan dua perkara menunggu dimulainya persidangan, termasuk perkara besar dugaan kartel suku bunga pada industri pinjaman daring. Kasus yang melibatkan 97 platform fintech dengan nilai pasar mencapai Rp1.650 triliun ini menjadi ujian serius bagi KPPU dalam merespons disrupsi ekonomi digital. Sidang perdana dijadwalkan pada pekan kedua Agustus.
Pengawasan Merger dan Akuisisi
Dalam semester ini, KPPU menerima 63 notifikasi transaksi merger dan akuisisi senilai total Rp244,05 triliun. Sektor transportasi-logistik, energi, teknologi, dan keuangan mendominasi aktivitas merger, mencerminkan konsolidasi pasar yang semakin intensif. Penilaian merger dan akuisisi paling menonjol adalah akuisisi Tokopedia oleh TikTok Nusantara, yang disetujui bersyarat pada 17 Juni lalu setelah TikTok menyetujui seluruh syarat atau remedial yang diajukan KPPU.
KPPU juga merumuskan tiga saran dan pertimbangan kebijakan, antara lain terkait Bea Masuk Anti-Dumping (BMAD) untuk benang filamen dan pengawasan layanan internet dalam katalog elektronik pemerintah. Lembaga ini terus mendorong penggunaan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan dalam penyusunan kebijakan pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha melalui program kepatuhan. Hingga kini, tercatat 59 program kepatuhan telah didaftarkan, dengan 21 di antaranya telah memperoleh penetapan dari KPPU.
Dalam upaya mendorong ekosistem usaha inklusif, pengawasan kemitraan UMKM juga menjadi sorotan. Sepuluh laporan kemitraan telah diselidiki, mayoritas dari sektor perkebunan sawit dan transportasi daring. KPPU berhasil memfasilitasi perbaikan tata kelola kebun plasma sawit di Sumatera Selatan dan Kalimantan Tengah, berdampak langsung pada kesejahteraan lebih dari 1.600 petani mitra melalui pendampingan teknis, transparansi laporan, dan penguatan perjanjian kemitraan.
Tantangan Fiskal dan Masa Depan
Dari sisi kontribusi fiskal, KPPU mencatat realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari denda yang telah berkekuatan hukum tetap mencapai Rp22,8 miliar di semester ini, atau total Rp825,34 miliar sejak lembaga ini berdiri tahun 2000, dengan tingkat penagihan 75,6 persen. Meskipun demikian, 114 putusan senilai Rp265,49 miliar masih belum tereksekusi, menjadi pekerjaan rumah penting dalam mengefektifkan putusan hukum yang telah berkekuatan tetap.
Ironisnya, di tengah beban kerja yang terus meningkat, pagu anggaran KPPU untuk tahun 2026 kembali dipotong sebesar 35,18 persen. Ini adalah tahun ketiga berturut-turut pemangkasan anggaran terjadi, bahkan tanpa alokasi untuk kegiatan advokasi dan penegakan hukum. Kondisi ini mengancam efektivitas program pengawasan dan penegakan hukum, serta memperlemah posisi strategis KPPU dalam menghadapi tekanan pasar yang kian kompleks, terutama di era ekonomi digital.
Tantangan ke depan tidaklah ringan. Dugaan praktik predatory pricing pada tekstil impor melalui e-commerce, potensi dominasi jaringan midstream LPG, hingga konsolidasi perbankan lokal (BPR-BPRS) menjadi fokus penelitian baru. Dua survei indeks juga sedang digarap: survei nasional Indeks Persaingan Usaha yang lebih komprehensif mencakup seluruh provinsi dan lima Daerah Otonom Baru (DOB) di Papua, serta indeks baru terkait kemitraan UMKM.
Dengan lanskap pasar yang semakin terdisrupsi, KPPU menghadapi tantangan besar antara memperkuat kapasitas kelembagaan dan menjaga independensi. Jika Indonesia serius menargetkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan 8 persen, penguatan tata kelola persaingan usaha tidak bisa ditawar lagi. Tanpa otoritas yang kuat, inklusif, dan dibiayai layak, risiko dominasi pasar oleh segelintir aktor besar akan mengancam UMKM dan menghambat pemerataan hasil pembangunan.
