Sebelum Terima Kedatangan WN Asing, Batam Akan Lakukan Survey Herd immunity

  • Bagikan
Walikota Batam Muhammad Rudi (photo: W Asmeral)

TerasBatam.id: Pemerintah Pusat menetapkan Batam sebagai salah satu jalur laut untuk masuknya warga Negara asing dari 18 negara yang diperbolehkan ditengah pandemic Covid-19 mulai 14 Oktober 2021 kemarin. Namun Pemerintah Kota Batam akan menggandeng konsultan untuk melakukan survey Herd Immunity sebelum pintu pelabuhan internasional di Batam dioperasikan kembali.

“Kalau sudah perintah ya dibuka lah. Kita kan bawahan, menjalankan perintah atasan, tapi perintah itu harus kita jabarkan supaya sempurna, kan perintahnya buka, nah bagaimana bukanya kan anda pikir, tidak mungkin pak Menteri mau pikir. Maka saya harus berpikir, bukan berarti kita tolak, saya tidak pernah menolak,” kata Walikota Batam Muhammad Rudi kepada www.terasbatam.id terkait dengan kebijakan pemerintah pusat soal penetapan Batam sebagai pintu masuk jalur laut internasional bagi warga Negara asing dari 18 negara yang diizinkan.

Menurut Rudi, agar para WN Asing yang datang ke Indonesia melalui Batam tersebut tidak menimbulkan masalah dikemudian hari maka Pemerintah Kota Batam akan menggandeng konsultan untuk melakukan survey Herd Immunity.

“Kemarin saya rapat minta  cari konsultan dan kita adakan survey, kira-kira berapa persen warga Batam yang sudah punya imun yang katakanlah sesuai dengan teori kesehatan bahwa jika dia punya imun sekian persen yang bersangkutan tidak kena lagi. Mudah-mudahan kalau vaksin sudah berjumlah 84,9 persen, mudah mudahan yang punya imun sudah 90 persen,” kata Rudi, Jumat (15/10/2021) seusai melantik sejumlah pejabat di Pemko Batam.

Survey tersebut, menurut Rudi, untuk mengecek kualitas darah warga Batam yang masuk sebagai sample ya g akan diambil secara random atau acak sesuai mekanisme survey herd immunity yang akan dilaksanakan. Karena jika vaksinasi dijadikan barometer, maka jumlahnya sudah jelas, tercatat saat ini vaksinasi sudah mencapai 84,9 persen, sedangkan herd immunity hanya dapat diketahui dengan mengecek langsung kondisi kesehatan masyarakat melalui sample darah.

“Kalau itu bisa, perintah pak Menteri saya kira pas ini, kalau tidak maka kita kejar supaya dapat imun segitu. Kita butuh herd immunity diatas 70 persen. Supaya jika ada masalah ini loh dasar saya. Daerah lain kan belum, hanya Batam saja yang mau melakukan survey, karena biayanya besar. Kita mengeluarkan uang untuk mengecek darah yang menjadi sample atau contoh,” kata Rudi yang belum menyebutkan kapan dilaksanakannya survey herd immunity itu.

“Misalnya Batam diambil 200 orang (sample darah-red), saya kan tidak tahu apakah 200 orang itu ada imunnya atau tidak ? Maka harus kita lengkapi, sekali cek darah berapa? dan konsultan yang menyiapkan itu berapa ? Ini akan menjadi contoh nanti untuk daerah lain nantinya,” kata Rudi.

Rudi juga mengaku belum mengetahui pelabuhan internasional laut mana yang akan dibuka untuk menjalankan penetapan dari pemerintah pusat tersebut.

“karena di Batam ada pelabuhan Batam Centre, Sekupang dan lain-lain, kita tunggu perintah selanjutnya,” kata Rudi.

Berdasarkan situs resmi Kementerian Kesehatan disebutkan  Herd immunity adalah ketika sebagian besar populasi kebal terhadap penyakit menular tertentu sehingga memberikan perlindungan tidak langsung atau kekebalan kelompok bagi mereka yang tidak kebal terhadap penyakit menular tersebut.

Misalnya, jika 80% populasi kebal terhadap suatu virus, empat dari setiap lima orang yang bertemu seseorang dengan penyakit tersebut tidak akan sakit dan tidak akan menyebarkan virus tersebut lebih jauh. Dengan cara ini, penyebaran penyakit tersebut dapat dikendalikan. Bergantung pada seberapa menular suatu infeksi, biasanya 70% hingga 90% populasi membutuhkan kekebalan untuk mencapai kekebalan kelompok.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan pintu penerbangan internasional bakal dibuka untuk WNA atau turis asing 18 negara mulai Kamis (14/10) nanti.

“Mengenai negara-negara yang bisa masuk ke Indonesia ada 18 negara dan nanti saya pikir akan diumumkan secara terpadu dalam surat edaran menteri dalam negeri,” jelasnya pada konferensi pers daring mingguan PPKM, Senin (11/10).

Dari 18 negara tersebut, Singapura tidak termasuk didalamnya. Sementara travel bubble yang diharapkan oleh pemerintah kota Batam ialah dengan Negara tetangga tersebut karena pertimbangan ekonomi dan sosial.

 

  • Bagikan