TERASBATAM.id – Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Perindustrian Perdagangan sedang gencar melakukan sosialisasi penggunaan Fuel Card 5.0 untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubdisi jenis Pertalite. Dibalik penerapan kartu bahan bakar tersebut ada potensi uang sebesar Rp 63 Miliar yang akan terkumpul saban tahun dari Masyarakat pengguna kartu.
Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) sendiri merelease data terdapat 210.000 kendaraan yang menjadi target penggunaan Fuel Card 5.0 untuk pembelian BBM Bersubsidi jenis Pertalite di Batam.
Dari jumlah tersebut saat ini terdapat jumlah pemohon sebesar 23.372, dengan rincian di Bank Sumut sebesar 9.559, Bukopin sebesar 10.206 dan Bank CIMB sebesar 3.607, dan jumlah yang sudah terdaftar sebesar 25.398.
Sehingga jika biaya tambahan atau disebut biaya operasional Bank atau Biaya Administrasi dikenakan sebesar Rp 25.000 per bulan kepada 210.000 kendaraan yang menjadi potensi pengguna kartu ini di Batam, maka tiap bulannya dana yang bakal terkumpul oleh 3 Bank tersebut sebesar Rp 5.250.000.000 dan setahun mencapai Rp 63.000.000.000 (enam puluh tiga miliar rupiah).
Anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Mangihut Rajagukguk kepada www.terasbatam.id, Jumat (17/01/2025) menyatakan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut karena adanya beban biaya sebesar Rp 25.000 yang ditanggung masyarakat yang dinilai memberatkan.
“Kami Komisi 2 sudah bertemu dengan Pertamina ternyata tidak ada aturannya seperti itu dan pertamina juga tidak setuju. Kami akan memanggil Disperindag dalam waktu dekat,” kata Manghiut.
Selain itu, Mangihut juga menyoroti soal Bank yang digunakan dalam Fuel Card tersebut terbatas. Seharusnya bisa menggunakan Bank apa saja yang digunakan oleh masyarakat.
“Kenapa tidak menggunakan Bank Nasional milik Pemerintah atau Bank Riau Kepri? Kenapa dipilih bank itu. Hanya 3 bank saja,” katanya
Sementara itu Pimpinan Divisi Dana dan Jasa Bank Sumut Heru Mardiansyah disela-sela acara uji coba perdana Fuel Card 5.0 untuk pembelian BBM jenis Pertalite di SPBU Cakrawala Batuampar, Kamis (16 /1/2025) mengatakan, bahwa pihaknya sudah menerbitkan hampir 10.000 kartu untuk Masyarakat pengguna dari 70.000 kartu yang akan menjadi Kuota Bank Sumut dari 210.000 potensi pengguna di Batam.
“Artinya ada 60.000 kartu lagi yang menjadi target kami untuk menarik masyarakat Batam siap pada awal bulan Maret untuk implementasi Pertalite Subsidi ini,” kata Heru.
Menurut Heru, pada minggu ini tim Bank Sumut juga akan melakukan sosialisasi ke Masyarakat dengan menyertakan perangkat daerah, seperti Kelurahan dan Kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Cabang Bank Sumut Batam Thomas AC Tarigan.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami Bank Sumut untuk berperan serta membantu pemerintahan Kota Batam khususnya dalam rangka BBM bersubsidi, persiapan kami sudah selesai di seluruh SPBU di Kota Batam, terminal EDC kami sudah siap digunakan,” kata Heru.
Sementara seorang petugas SPBU di Batam mengatakan kartu My Pertamina yang diwajibkan Pertamina kepada pemilik kendaraan untuk dapat membeli BBM Bersubsidi jenis Pertalite dengan scan barcode masih banyak Masyarakat yang tidak memilikinya, konon lagi ditambah dengan Fuel Card yang diluncurkan oleh Disperindag bersama 3 Bank itu.
“Padahal dengan kartu kuota dari Pertamina itu seperti kunci untuk membuka kran dispenser BBM Bersubsidi, hingga kini banyak yang belum memilikinya padahal itu gratis cukup di download disertai dengan data-data yang otentik,” kata petugas perempuan yang enggan namanya disebut.
Menurut Petugas SPBU itu, khusus di SPBU tempatnya bekerja melayani pembayaran cashless dengan metode yang berlaku saat ini, seperti QRIS, Kartu Debit dan Kartu Kredit.
Keluhan lainnya juga disampaikan oleh pengguna kendaraan roda empat Nurdin Anjangsana terkait Fuel Card 5.0 yang dinilai memperpanjang mata rantai birokrasi yang harus dilakukan masyarakat agar dapat membeli BBM Bersubsidi Pertalite yang ujung-ujungnya duit keluar bertambah.
“Sampai saat ini saya tidak mengerti urgensinya kartu itu untuk apa? Jika tujuannya untuk mengantisipasi penyalahgunaan BBM Bersubsidi dengan kartu kendali My Pertamina itu rasanya sudah cukup. Kalau niatnya memang untuk membebani masyarakat dengan uang tambahan Rp 25 ribu per bulan disampaikan saja secara jelas dan jujur, dan itu bisa disimpulkan bahwa harga BBM naik donk karena ada tambahan biaya,” kata Nurdin.
Menurut Nurdin, jika Fuel Card untuk BBM Bersubsidi jenis Solar dinilai cerita sukses di Batam hal itu tentu berbeda dengan BBM Bersubsidi jenis Pertalite, sebab bahan bakar jenis Pertalite sangat jarang menjadi bahan bakar untuk mesin-mesin industry atau kapal yang menjadi salah satu pemicu penyalahgunaan BBM Bersubsidi jenis solar.
“Jadi potensi untuk diselewengkan dari penggunaannya saya kira kecil, dan belum terdengar ada yang khusus membeli pertalite dengan cara-cara manipulative sebagaimana yang terjadi dengan BBM Bersubsidi Solar,” kata Nurdin.
