TERASBATAM.ID — Kepolisian Negara Republik Indonesia memperkuat ekosistem ketahanan pangan nasional dengan memfasilitasi akses permodalan dan penyerapan hasil panen bagi petani jagung pakan ternak. Langkah strategis ini bertujuan memutus rantai tengkulak sekaligus menjaga stabilitas harga di tingkat produsen melalui kolaborasi bersama kementerian, lembaga, serta perbankan nasional.
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026), Polri bersama Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), dan Asosiasi Pabrik Pakan Ternak menyepakati konsolidasi pengawalan produksi jagung dari hulu hingga hilir. Upaya ini melanjutkan capaian tahun 2025, di mana Indonesia berhasil mencukupi kebutuhan jagung pabrik pakan ternak tanpa melakukan impor.
Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri Brigjen (Pol) Langgeng Purnomo menjelaskan, di sisi hulu, Polri bertindak sebagai jembatan bagi kelompok tani untuk mengakses permodalan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasinya telah berjalan di wilayah Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat, yang memungkinkan petani memperluas lahan tanam.
Himbara, melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, telah menyiapkan plafon pembiayaan KUR Mikro bidang pertanian sebesar Rp 180 triliun pada tahun 2026. Dukungan modal ini diharapkan dapat menghidupkan lahan-lahan tidur dan meningkatkan produktivitas jagung nasional secara berkelanjutan.
Kepastian Harga
Guna melindungi petani dari fluktuasi harga dan praktik tengkulak, Polri menjalin kerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen. Pada tahun 2026, Bulog menargetkan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sesuai dengan standar Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp 6.400 per kilogram.
“Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan HPP. Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, kolaborasi ini telah mendorong pembelian harga yang berpihak kepada petani,” ujar Langgeng.
Melalui pendampingan manajerial dan kepastian pasar, program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga menjamin taraf hidup petani agar mampu mengelola modal secara mandiri dan melepaskan diri dari ketergantungan pada pihak ketiga yang merugikan.
