TERASBATAM.ID: Klaim Badan Pengusahan (BP) Batam yang menyebut hanya sebagian kecil masyarakat Rempang menolak Rempang Eco-City dibantah oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau dan sejumlah elemen masyarakat. Menurut mereka, klaim tersebut merupakan gimmick yang tidak mencerminkan fakta di lapangan.
Direktur Walhi Riau, Boy Sembiring, menegaskan bahwa penolakan terhadap proyek strategis nasional (PSN) Rempang Eco-City masih terus berlanjut.
“Data-data BP Batam terus dibantah oleh masyarakat, CSO, hingga ombudsman,” tegas Boy.
Penolakan ini, kata Boy, sudah berlangsung sejak awal proyek diumumkan.
“BP Batam dan pemerintah selalu mengklaim mayoritas masyarakat tidak menolak proyek,” kritiknya.
Boy juga menyoroti etika pemberitaan terkait isu Rempang Eco-City. Ia berharap media dapat menyajikan informasi secara berimbang dan memperhatikan kedua sisi.
“Media punya kebebasan menyajikan berita, BP Batam punya hak jawab, tapi tidak punya hak memaksa bahkan mengekang pemberitaan dan kebebasan pers,” tandasnya.
Sementara itu, Kabiro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, dalam pernyataan persnya (19/06/2024) mengakui adanya sebagian kecil masyarakat Rempang yang masih menolak Rempang Eco-City. Penolakan ini, menurutnya, dilakukan melalui berbagai aksi di berbagai lokasi di Pulau Rempang.
Terbaru, aksi penolakan dilakukan di tengah kegiatan pawai takbir di Lapangan Sepak Bola Muhamad Musa, Kampung Sembulang, pada 16 Juni 2024.
BP Batam, kata Ariastuty, tetap berkomitmen merealisasikan Rempang Eco-City. Pendekatan humanis terus dilakukan terhadap pihak-pihak yang menolak, dengan tujuan menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Rempang.
Pengembangan Kawasan Rempang, ditegaskan Ariastuty, akan melibatkan masyarakat setempat, tokoh masyarakat, serta organisasi-organisasi kemasyarakatan.
“Kami berharap situasi kondusif di Rempang dapat terus terjaga, demi kelancaran investasi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” harapnya.
Polemik Rempang Eco-City ini menjadi sorotan publik. Di satu sisi, BP Batam ingin mewujudkan proyek yang diyakini dapat meningkatkan ekonomi Batam. Di sisi lain, masyarakat adat Rempang merasa terancam hak-hak dan budayanya. Diperlukan dialog terbuka dan solusi yang adil untuk menyelesaikan polemik ini.
