TERASBATAM.id – Presiden RI Prabowo Subianto memimpin sidang perdana Dewan Pertahanan Nasional (DPN) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat (07/02/2025). Sidang ini menandai tonggak penting dalam upaya memperkuat sistem pertahanan negara secara strategis dan adaptif.
DPN, yang dibentuk setelah 22 tahun diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menunjukkan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat dan tangguh.
“Dewan Pertahanan Nasional itu diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, khususnya pasal 15 tentang Pembentukan Dewan Pertahanan Nasional. Tapi baru kita wujudkan tahun 2024, berarti baru 22 tahun sesudah undang-undang disahkan kita sekarang memiliki Dewan Pertahanan Nasional,” ujar Presiden Prabowo.
Presiden menegaskan bahwa pertahanan negara adalah fondasi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi Indonesia secara jelas menempatkan perlindungan bangsa dan negara sebagai tujuan utama nasional.
“Pertahanan bagi suatu negara adalah masalah yang vital. Bahkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita Undang-Undang Dasar 1945 tujuan nasional pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Asas pertama adalah asas perlindungan artinya asas pertahanan,” tambah Presiden.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, yang juga menjabat sebagai Ketua Harian DPN, menjelaskan bahwa struktur organisasi dan lingkup tugas DPN mencakup berbagai permasalahan nasional yang berdampak pada kedaulatan negara. DPN akan memberikan usulan, solusi, dan tindakan strategis kepada Presiden.
“Dewan Pertahanan Nasional dalam konteks pertahanan negara berperan dalam merumuskan kebijakan umum pertahanan negara selama 5 tahun,” tutur Menhan Sjafrie.
Sidang DPN ini menjadi langkah strategis pemerintahan Presiden Prabowo dalam memperkuat sistem pertahanan negara secara lebih terstruktur dan berorientasi jangka panjang. Keberadaan DPN diharapkan dapat menjadi pilar utama dalam merancang kebijakan pertahanan yang adaptif terhadap tantangan global, serta memastikan Indonesia tetap kokoh sebagai negara yang berdaulat dan berdaya tahan tinggi.
Turut hadir dalam sidang tersebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, para anggota DPN, serta para pejabat lainnya.
