TERASBATAM.id – Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Abdul Kadir Karding, dibuat tercengang saat meninjau langsung Pelabuhan Batam Center, Kamis (24/04/2025). Pasalnya, pintu keluar masuk Warga Negara Indonesia (WNI) ini justru menjadi “jalur favorit” bagi calon pekerja migran ilegal yang berpotensi menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Didampingi Kepala BPKMP Kepri, Kepala Imigrasi Batam, serta pengelola pelabuhan, Menteri Abdul Kadir Karding tak menyangka angka pencegahan keberangkatan calon pekerja migran ilegal di Batam Center bisa setinggi itu.
“Secara sistem sebenarnya tidak ada masalah. Tapi berdasarkan data yang kami miliki, hingga April 2025 ini saja, sudah 2.040 orang dicegah keberangkatannya. Ini menandakan Batam Center menjadi jalur favorit bagi calon pekerja migran ilegal,” ujar Abdul Kadir Karding usai meninjau alur keberangkatan WNI ke luar negeri.
Ia mengungkapkan, para calon pekerja migran ilegal ini berasal dari berbagai penjuru Indonesia, mulai dari Aceh hingga Madura. Mereka mencoba mengelabui petugas dengan membawa paspor dan mengaku hendak berwisata atau mengunjungi keluarga. Namun, berkat kejelian petugas imigrasi dalam melakukan profiling, keberangkatan mereka berhasil digagalkan.
“Pengetahuan petugas sangat krusial. Kami harus meningkatkan kapasitas profiling agar bisa mendeteksi gelagat mencurigakan lebih awal. Yang kami tangkap bisa jadi hanya puncak gunung es,” katanya, menggambarkan betapa masifnya praktik ini.
Saat melakukan pemantauan di dalam pelabuhan, Menteri Abdul Kadir Karding bahkan mendapati langsung sekitar empat WNI yang terindikasi kuat akan bekerja di luar negeri secara non-prosedural dengan modus wisata.
Menteri juga memberikan “warning” keras terkait integritas seluruh pihak yang beroperasi di pelabuhan, mulai dari petugas tiket, sekuriti, hingga penjaga parkir. Ia berharap tidak ada satu pun yang terlibat dalam praktik yang memuluskan jalan bagi migrasi ilegal.
Lebih lanjut, Abdul Kadir Karding membeberkan rencana penambahan fasilitas di pelabuhan, seperti kantor perwakilan BP3MI dan shelter sementara yang lebih layak bagi pekerja migran yang tertahan. Ia juga tak menutupi keprihatinannya atas keterbatasan kapasitas shelter yang ada saat ini.
Mengenai dugaan TPPO yang marak terjadi, Abdul Kadir Karding menjelaskan bahwa pekerja migran ilegal sangat rentan menjadi korban setelah tiba di negara tujuan. Oleh karena itu, pencegahan di pintu keluar seperti Batam menjadi garda terdepan yang sangat penting.
Terkait jalur-jalur VIP di bandara besar seperti Soekarno-Hatta dan Kualanamu yang sebelumnya sempat disalahgunakan, Abdul Kadir Karding menyebut saat ini tidak ada aktivitas mencurigakan, namun pemantauan intensif tetap dilakukan.
“Kita harus kuatkan dari semua lini sistem, petugas, fasilitas, hingga kerja sama antarlembaga. Ini bukan hanya soal migrasi ilegal, tapi soal martabat dan keselamatan warga negara kita,” pungkasnya dengan nada serius.
[kang ajank nurdin]
