TERASBATAM.ID – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mendapat sorotan setelah dua insiden terjadi dalam waktu berdekatan. Insiden pertama berupa keracunan makanan yang menyebabkan 13 siswa di Kabupaten Karimun dirawat, disusul temuan serpihan kaca pada nasi kotak MBG di SMAN 4 Tiban, Batam.
Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur Kepri, Nyangnyang Haris Pratamura, menyatakan bahwa pemerintah provinsi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) telah turun langsung untuk melakukan koordinasi dan evaluasi menyeluruh.
“Perwakilan BGN di Karimun sudah berkoordinasi terkait kasus yang terjadi di sana. Ada 13 siswa yang dirawat, dan kemungkinan kegiatan MBG sementara akan diberhentikan. Kita lihat dulu dari sisi higienitas, kesehatan, dan lingkungan,” kata Nyangnyang di Batam, Sabtu (27/9/2025).
Ia menegaskan bahwa MBG adalah program strategis yang baik, tetapi pelaksanaannya harus tepat dan sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan BGN. Audit dan pemeriksaan telah dilakukan di sejumlah lokasi, termasuk di Sungai Tering dan Tiban, untuk menemukan akar permasalahannya.
Nyangnyang mengungkapkan, setidaknya terdapat tujuh sekolah yang dilaporkan mengalami masalah dalam pelaksanaan MBG. Ia menduga masalah tersebut timbul akibat miskomunikasi atau kesalahan manajemen internal di tingkat pelaksana.
“Mereka ini kan sudah melakukan investasi besar, penerimaan tahap empat juga sudah berjalan. Kok tiba-tiba muncul masalah seperti ini. Jadi mungkin ada miskomunikasi atau mismanagement di internal mereka. Kita akan perbarui lagi mekanismenya dan beri edukasi agar berjalan lebih baik,” jelasnya.
Saat ini, program MBG telah diimplementasikan di sekitar 100 sekolah dari total 125 sekolah sasaran di Kepri. Sebanyak 75 sekolah di antaranya sudah aktif menjalankan program tersebut. Wagub berharap setelah evaluasi ini, program dapat berjalan lebih baik dan sesuai harapan.
Penyelidikan atas kedua insiden tersebut masih bersifat internal dan belum melibatkan kepolisian. Fokus pemerintah saat ini adalah pada perbaikan sistem dan peningkatan pengawasan untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
