TERASBATAM.ID — Pertumbuhan ekonomi dan derasnya arus investasi di Kota Batam, Kepulauan Riau, belum mampu mengikis angka pengangguran secara signifikan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam menyoroti adanya paradoks ekonomi, di mana realisasi investasi melonjak tajam namun daya serap tenaga kerja lokal masih rendah.
Ketua DPRD Kota Batam Kamaludin menegaskan, tren pertumbuhan investasi yang impresif seharusnya linier dengan kesejahteraan masyarakat. Ia menilai, tingginya angka pengangguran di tengah masifnya aktivitas industri merupakan persoalan krusial yang harus segera dibenahi agar tidak memperlebar jurang kemiskinan.
“Investasi di Batam kita akui luar biasa tinggi, kawasan industri penuh. Tapi faktanya, data BPS menunjukkan tingkat pengangguran juga masih tinggi. Ini jelas tidak sejalan,” ujar Kamaludin di Gedung DPRD Batam, Senin (12/1/2026).
Sebagai langkah konkret, DPRD Batam mendorong adanya keberpihakan perusahaan terhadap warga lokal. Kamaludin mendesak agar perusahaan yang beroperasi di Batam memberlakukan kuota prioritas bagi warga ber-KTP Batam dalam setiap rekrutmen.
“Minimal 20 persen dari penerimaan tenaga kerja harus diprioritaskan untuk warga Batam. Ini bukan tuntutan berlebihan, melainkan bentuk keadilan bagi masyarakat setempat,” tegasnya.
Dominasi Sektor Padat Modal
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Agustus 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kepulauan Riau berada di kisaran 6,45 persen hingga 6,89 persen. Angka ini menempatkan Kepri sebagai provinsi dengan pengangguran tertinggi keempat secara nasional, dengan Kota Batam sebagai penyumbang terbesar.
Padahal, kinerja investasi Batam sangat solid. Badan Pengusahaan (BP) Batam mencatat realisasi investasi hingga Triwulan III-2025 telah mencapai Rp 54,7 triliun, atau tumbuh 25,58 persen secara tahunan. Batam juga menyumbang 66,72 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Kepri.
Kesenjangan ini diduga terjadi karena pergeseran struktur investasi. Dalam beberapa tahun terakhir, investasi yang masuk ke Batam didominasi sektor padat modal, seperti industri teknologi tinggi dan pusat data (data center).
Sektor ini memang mendongkrak nilai investasi, namun memiliki daya serap tenaga kerja langsung yang terbatas. Setelah fase konstruksi selesai, operasional data center umumnya hanya membutuhkan sedikit tenaga kerja dengan keahlian spesifik di bidang teknologi informasi dan keamanan data.
Ketidaksesuaian Kualifikasi
Tantangan lain terletak pada profil pencari kerja. Data menunjukkan pengangguran di Batam didominasi oleh lulusan SMA dan SMK yang mencapai sekitar 7,8 persen. Pada Agustus 2024, dari 50.431 penganggur di Batam, sebanyak 26.162 orang merupakan lulusan pendidikan menengah.
Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian (mismatch) antara kualifikasi tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri modern yang masuk ke Batam. Di saat yang sama, Batam tetap menjadi magnet bagi pencari kerja dari luar daerah, sehingga persaingan di pasar kerja semakin ketat.
“Investasi harus tumbuh, tapi kesejahteraan masyarakat Batam juga harus naik. Jangan sampai investasi banyak, tapi lapangan kerja tidak dirasakan masyarakat. Ini tugas kita bersama untuk mencari solusi,” pungkas Kamaludin.
Selain mendorong kuota tenaga kerja lokal, DPRD Batam juga menekankan pentingnya penguatan sektor UMKM sebagai pilar ekonomi alternatif yang lebih inklusif dan mampu menyerap tenaga kerja secara luas.
[kang ajank nurdin]
