TERASBATAM.ID: Wakil Ketua Panitia Khusus Peraturan Daerah (Perda) tentang Penyertaan Modal Pemko Batam ke Bank Riau Kepri, Udin P Sihaloho mendesak agar terbuka soal benefit dan besaran deviden dari modal yang dikucurkan tersebut. Sudah dua kali Perda tersebut gagal disahkan karena jumlah anggota DPRD yang hadir tidak memenuhi kuorum.
Wakil Ketua Pansus yang juga Anggota Komisi IV DPRD Kota Batam Udin P Sihaloho mengatakan, Selasa (19/07/2022), Panitia Khusus (Pansus) DPRD kota Batam Ranperda Penyertaan modal BRK sudah sepakat untuk disahkan menjadi Perda Kota Batam namun pihak Badan Anggaran (Banggar) masih mempertanyakan transparansi soal Benefit dan deviden yang belum disampaikan secara detil dan terperinci.
“Banggar mempertanyakan transparansi laporan Pemko Batam. terkait Benefit dan CSR Bank Riau Kepri terhadap masyarakat Batam, ” kata Udin.
Udin mengatakan, tahun lalu Pemko Batam telah mengelontorkan Ke BRK sebesar Rp 50 Miliar, selanjutnya pada tahun depan atau 2023 Pemko akan menyertakan modal untuk BRK sebesar Rp 150 – Rp 200 Miliar.
Mulai dari tahun 2014 Pemko Batam sudah melakukan penyertaan modal ke BRK, namun pihak BRK maupun Pemko Batam tidak pernah memaparkan secara transparan mengenai hasil dari penyertaan modal.
“Sudah berjalan 7 tahun, jangankan Deviden, CSR saja mereka tidak transparan,” tegas Udin P Sihaloho.
Udin Menyebutkan saat ini pembahasan sudah selesai di Pansus, namun sebaiknya Pemko Batam dan BRK tetap transparan dalam memberikan informasi. “Hal ini wajib diketahui publik, jangan sampai nanti pansus yang bermasalah,” katanya.
Menurutnya penyertaanodal yang akan dikucurkan ke BRK 150 – 200 miliar bisa untuk membuat Bank sendiri.ketimbamg menyalurkan modal ke Bank yang secara sistemnya bermaslah.
Sebelumnya Walikota Batam Muhammad Rudi menyebutkan saat ini Batam belum mampu membuat Bank sendiri.
“Biayanya mahal, jangan Batam, untuk Kepri belum bisa,” kata Rudi usai mengikuti rapat paripurna beberapa hari lalu.
Sementra Itu Dwi Harsadi Putra Sekretaris Perusahan Bank Riau Kepri yang berkantor di Pekan Baru mengatakan untuk pembagian anggaran program kemitraan (CSR) Bank Riau kepri dibagi secara proporsional berdasarkan besaran saham.
Berdasarkan hasil rapat paripurna DPRD pada pada Kamis (14/7/2022) penandatanganan pengesahan penyertaan modal BRK ditunda hingga Sidang Paripurna Ke 3 yang akan dilaksanakan pada Kamis (21/07/2022).
