TERASBATAM.ID – Kenaikan tarif listrik PT PLN Batam belakangan ini terus menjadi sorotan masyarakat. Wakil Gubernur Kepulauan Riau Nyanyang Haris Pratamura menyatakan bahwa pembahasan mengenai hal tersebut merupakan ranah Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
Pernyataan ini disampaikan Nyanyang di sela-sela peresmian Pabrik Solder Tin PT Stania milik Hashim D. Djojohadikusumo pada Kamis (10/07/2025). Menurutnya, Komisi VII DPR RI adalah mitra kerja yang membidangi energi dan memiliki kewenangan untuk memanggil serta membahas isu ini secara langsung dengan PLN Batam.
“Mengenai kenaikan tarif listrik PLN Batam, ranahnya memang ada di Komisi VII DPR RI. Kami di provinsi tentu mengikuti perkembangan yang ada,” ujar Nyanyang.
Ia menambahkan, pemerintah provinsi memahami bahwa penyesuaian tarif listrik mungkin diperlukan untuk menghindari kerugian bagi PLN, mengingat kenaikan harga batu bara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik serta peningkatan pemakaian listrik di wilayah tersebut.
“Kita tahu bersama harga batu bara sebagai bahan bakar utama pembangkit listrik juga mengalami kenaikan, dan pemakaian listrik di sini juga makin tinggi. Otomatis pengeluaran PLN juga meningkat,” jelas politisi Gerindra ini.
Ketika ditanya mengenai koordinasi antara Pemerintah Kota Batam atau Pemerintah Provinsi dengan DPRD terkait penetapan tarif, Nyanyang mengaku belum mengetahui detailnya.
“Sejauh ini, untuk koordinasi dari Wali Kota dengan DPRD Provinsi dan Kota Batam, saya belum tahu persis perkembangannya,” pungkasnya.
Sebelumnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Batam menyampaikan penolakan keras terhadap kenaikan tarif dasar listrik oleh PT PLN Batam. Penolakan ini disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB, Surya Makmur Nasution, dalam Pandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Ruang Paripurna DPRD Batam, Selasa (01/07/2025).
Surya Makmur Nasution menegaskan bahwa kebijakan menaikkan tarif listrik adalah langkah yang sangat tidak tepat di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
“Dalam kondisi ekonomi sulit, banyaknya PHK dan meningkatnya harga kebutuhan pokok, langkah menaikkan tarif listrik adalah kebijakan yang tidak tepat,” ujar Surya Makmur Nasution.
Wali Kota Batam Amsakar Achmad berjanji akan menindaklanjuti penolakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di DPRD Batam terkait kenaikan tarif dasar listrik PT PLN Batam. Amsakar menyatakan, permasalahan ini akan dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) mengingat kewenangan penetapan tarif bukan berada di tangan Pemerintah Kota Batam.
Pandangan umum Wali Kota Amsakar Achmad tersebut disampaikan pada Rabu (02/07/2025) menyikapi sejumlah pandangan fraksi di DPRD Batam, khususnya sikap keras Fraksi PKB.
