TERASBATAM.ID: Delapan nelayan asal Natuna, Kepulauan Riau, ditangkap oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) pada Jumat (19/04/2024) lalu. Kabar ini ditanggapi serius oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) yang langsung bergerak cepat untuk membantu para nelayan dan keluarganya.
Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPKD) Provinsi Kepri, Doli Boniara, dalam konferensi pers bersama Konsulat Jenderal RI Kuching,Kamis (25/04/2024), menjelaskan bahwa APMM menangkap para nelayan tersebut karena diduga memasuki perairan Malaysia. Nelayan yang ditangkap menggunakan tiga kapal ini saat ini masih menunggu titik koordinat penangkapan yang pasti.
“Kami masih menunggu titik koordinat penangkapan, apakah benar di laut Malaysia atau tidak, karena ada perbedaan persepsi antara nelayan dan pihak Malaysia,” ujar Doli.
Sebagai langkah awal, Pemprov Kepri fokus membantu keluarga nelayan yang ditangkap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Karena para nelayan ini adalah tulang punggung keluarga, jadi sekarang kita fokus hubungi dan bantu keluarganya dulu,” kata Doli.
Sedangkan untuk langkah hukum, Pemprov Kepri menyerahkannya kepada Konjen RI di Kuching yang dapat mendampingi langsung para nelayan. “Kita percayakan kepada Konjen. Dari pengalaman sebelumnya, kasus seperti ini jarang sampai ke persidangan. Namun, kami sudah mempersiapkan rencana pemulangan mereka,” jelas Doli.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Pemprov Kepri akan segera mensosialisasikan kepada para nelayan di Kepri, khususnya di wilayah perbatasan, tentang batas negara dan sejauh mana mereka boleh melaut.
“Tadi pemerintah pusat juga baru saja mengirim undangan kepada kami untuk membahas hal ini. Karena kasus seperti ini tidak hanya terjadi di Kepri, tapi juga di Maluku, NTT, dan Papua,” kata Doli.
Upaya Pemulangan dan Pencegahan Kembali Terjadi
Pemprov Kepri bekerja sama dengan Konjen RI di Kuching untuk mempercepat proses pemulangan para nelayan. Doli berharap proses ini dapat berjalan dengan lancar dan para nelayan dapat segera kembali ke keluarga mereka.
Selain itu, Pemprov Kepri juga akan memperkuat sosialisasi batas laut kepada para nelayan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mereka dan meminimalisir risiko penangkapan kembali oleh pihak Malaysia.
Penangkapan nelayan oleh aparat Malaysia merupakan isu yang terus berulang dan perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Diharapkan dengan upaya pemulangan dan sosialisasi yang dilakukan, kejadian serupa tidak terulang kembali dan para nelayan dapat melaut dengan aman di wilayah perairan Indonesia.
