TERASBATAM.ID — Menteri Sosial Saifullah Yusuf memberikan peringatan keras kepada kepala daerah agar tidak menjadikan program Sekolah Rakyat sebagai lahan proyek titipan atau arena kepentingan pribadi. Program strategis nasional ini dirancang khusus untuk memutus rantai kemiskinan, sehingga seleksi siswa harus steril dari praktik nepotisme maupun suap.
Peringatan tersebut disampaikan Saifullah, yang akrab disapa Gus Ipul, saat menjadi pembicara dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Batam, Kepulauan Riau, Selasa (20/1/2026).
Gus Ipul menekankan bahwa kunci utama keberhasilan program ini berada di tangan pemerintah daerah. Bupati, wali kota, hingga gubernur memegang otoritas penuh dalam memverifikasi dan menentukan calon siswa yang layak dibantu, bukan pemerintah pusat.
“Penentu siapa yang bisa sekolah di Sekolah Rakyat itu bupati, wali kota, dan gubernur. Bukan Menteri Sosial. Ini perlu saya tegaskan,” ujar Gus Ipul di hadapan ratusan kepala daerah.
Mekanisme Jemput Bola
Sekolah Rakyat, yang merupakan gagasan Presiden Prabowo Subianto, tidak menerapkan sistem pendaftaran terbuka. Negara menerapkan mekanisme “jemput bola” untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kategori Desil 1 dan 2 berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Proses penjaringan melibatkan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dinas sosial daerah, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Data hasil asesmen lapangan kemudian diserahkan kepada kepala daerah untuk diverifikasi.
“Kalau sudah disepakati semua dan bupati tanda tangan, baru sampai ke saya. Kita cek sekali lagi. Kalau benar, saya tanda tangan, barulah resmilah dia menjadi siswa Sekolah Rakyat,” jelas Sekretaris Jenderal PBNU tersebut.
Oleh karena itu, Gus Ipul meminta kepala daerah bekerja profesional dan jujur. Ia tidak ingin hak anak-anak miskin dirampas oleh mereka yang memiliki akses kekuasaan namun secara ekonomi sebetulnya mampu.
“Jangan ada serobotan, jangan ada titipan, jangan ada suap-menyuap. Ini sekolah untuk anak-anak paling miskin, bukan untuk yang punya akses,” tegasnya.
Sebagai informasi, sepanjang tahun 2025, sebanyak 166 titik Sekolah Rakyat Rintisan telah beroperasi di 34 provinsi dengan menampung 15.945 siswa. Pemerintah juga tengah mempercepat pembangunan fisik Sekolah Rakyat permanen di 104 lokasi di seluruh Indonesia.
Selain pendidikan berasrama gratis, para siswa mendapatkan fasilitas Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Makan Bergizi Gratis (MBG), sementara orang tua mereka dilibatkan dalam program pemberdayaan ekonomi melalui Koperasi Desa Merah Putih.
[kang ajank nurdin]
