TERASBATAM.ID – Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materiil terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. MA memutuskan bahwa PP tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, khususnya Pasal 56.
Putusan ini membatalkan Pasal 10 ayat (2), (3), dan (4) dalam PP tersebut, yang mengatur tentang komersialisasi pasir laut melalui kegiatan pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan penjualan. MA juga memerintahkan Termohon, yakni Presiden Republik Indonesia, untuk mencabut aturan tersebut.
Permohonan uji materiil ini diajukan oleh seorang dosen asal Surakarta, Jawa Tengah, bernama Dr. Muhammad Taufiq, dan terdaftar dengan nomor perkara 5/P/HUM/2025. Putusan ini diketok pada Senin, 2 Juni 2025, oleh majelis hakim yang terdiri dari Irfan Fachruddin sebagai ketua majelis dan Lulik Tri Cahyaningrum serta H. Yosran sebagai anggota.
MA: Kebijakan Terburu-buru dan Abaikan Lingkungan
Dalam pertimbangannya, majelis hakim MA menilai ketentuan penjualan pasir laut dalam PP 26/2023 bertolak belakang dengan semangat UU Nomor 32 Tahun 2014. Menurut MA, UU tersebut ditujukan untuk penanganan kerusakan lingkungan laut dan tidak mengatur mengenai penambangan pasir laut untuk dijual atau dikomersialkan.
MA juga menyatakan bahwa pemerintah selama ini belum melakukan langkah serius dan sistematis untuk menanggulangi kerusakan lingkungan pesisir. Menurut Mahkamah Agung, pengaturan komersialisasi hasil sedimentasi di laut merupakan kebijakan yang terburu-buru dan tidak mempertimbangkan aspek kehati-hatian.
MA juga menilai penjualan hasil sedimentasi laut adalah bentuk pengabaian atas tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam perlindungan dan pelestarian lingkungan pesisir dan laut. Oleh karena itu, permohonan pemohon dinilai patut untuk dikabulkan.
Sebagai bagian dari putusan, MA juga menghukum pemerintah untuk membayar denda sebesar Rp 1 juta.
