TERASBATAM.ID — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melaporkan krisis sumber daya manusia (SDM) yang mengakibatkan kekosongan jabatan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) di sejumlah wilayah kepulauan. Kondisi geografis yang ekstrem dan jarak tempuh antarwilayah menjadi kendala utama dalam distribusi aparatur pelayanan keagamaan.

Kepala Kanwil Kemenag Kepri Zoztafia mengungkapkan, kekosongan pejabat definitif ini paling banyak terjadi di wilayah terluar, seperti Kabupaten Natuna, Kepulauan Anambas, Lingga, dan Karimun. Hingga saat ini, jabatan-jabatan tersebut terpaksa hanya diisi oleh pelaksana tugas (Plt) karena ketiadaan personel yang memenuhi kualifikasi untuk diangkat.

“Bukan sekadar kekurangan, tetapi memang tidak ada orangnya. SDM-nya belum tersedia untuk diangkat sebagai Kepala KUA definitif,” ujar Zoztafia di hadapan Anggota Komisi VIII DPR RI saat kunjungan kerja di Kantor Pemerintah Kota Batam, Jumat (20/2/2026).

Zoztafia memerinci, saat ini terdapat empat KUA kosong di Natuna, dua di Anambas, dua di Lingga, dan satu di Karimun. Karakteristik Kepri yang didominasi lautan membuat mobilitas pegawai menjadi sulit. Sebagai gambaran, perjalanan menuju Natuna dari ibu kota provinsi membutuhkan waktu sekitar 23 jam menggunakan kapal laut.

Faktor jarak dan kondisi keluarga kerap membuat pegawai tidak bersedia dipindahtugaskan ke wilayah terpencil. Oleh karena itu, Kemenag Kepri mengusulkan adanya kebijakan dan perlakuan khusus, termasuk dukungan bagi guru honorer di wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina tersebut.

Menanggapi keluhan tersebut, Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengakui bahwa distribusi pelayanan di Kepri memang terkendala oleh konsentrasi penduduk yang menumpuk di Batam, sementara daerah lain sangat terpencil. Ia menilai pemindahan pegawai dari kota besar ke daerah pelosok sering kali gagal karena personel yang bersangkutan biasanya tidak bertahan lama.

Sebagai solusi jangka panjang, Marwan mendorong peningkatan kapasitas melalui jalur pendidikan bagi putra-putri daerah.

• Penyediaan SDM Lokal: Mencari dan menyiapkan putra daerah dari Lingga atau Anambas agar memenuhi kualifikasi aparatur.

• Subsidi Pendidikan: Mendorong skema pemberian beasiswa atau subsidi agar mereka bisa menempuh pendidikan sarjana sebagai syarat pengangkatan.

• Pembahasan Pusat: Membawa persoalan krisis SDM dan anggaran ini ke dalam rapat kerja lanjutan bersama mitra kementerian terkait di tingkat pusat.

“Mungkin satu hingga tiga tahun ke depan bisa kita siapkan SDM-nya. Kalau perlu disarjanakan dulu agar bisa diangkat. Itu yang akan kami dorong,” ucap Marwan.

[kang ajank nurdin]