Terasbatam.id: Bantuan Sosial (Bansos) untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang digelontorkan oleh Kementerian Sosial untuk 10 Juta Keluarga dinilai sia-sia belaka karena tidak ada manfaatnya sama sekali karena tidak tepat sasaran.
“Sekarang penerima PKH 10 juta keluarga dengan jumlah Rp 43 Triliun hanya dihabiskan tak ada manfaatnya. Belum lagi BLT, belum lagi BPNT,” kata Marwan Dasopang Wakil Ketua komisi VIII DPR-RI disela-sela Kunjungan ke ,Batam, Provinsi Kepri, Selasa (19/4/2022) kemarin.
Menurut Marwan, pihaknya juga menemukan adanya data penyaluran PKH yang tidak tepat sasaran kepada keluarga yang seharusnya diberi namun diabaikan. Banyak data yang tidak sesuai dengan jumlah bantuan yang disalurkan dari Pemerintah Pusat.
“Ada semacam itu. Data yang tidak sesuai dengan jumlah bantuan yang disalurkan. Untuk itu, saya berharap kepada para pendamping PKH ini untuk bekerja secara maksimal,” kata Marwan disela-sela acara Penyaluran Bansos serta BLT Minyak goreng di Batam.
Pihaknya pun menegaskan dan menggarisbawahi kepada para pendamping PKH untuk menjalankan tugasnya dengan profesional. Sehingga hak-hak masyarakat yang kurang mampu bisa tepat sasaran.
“Tadi saya menemukan, anak dari penerima PKH itu totalnya 3. Tapi yang terdaftar hanya satu saja. Sementara anggaran dari Pemerintah Pusat sudah kita setujui dan ada. Kalau tidak tersalurkan, masa ke Silfa(Rugi) di bantuan sosial. Kan ini tidak baik,” katanya.
Oleh karena itu, tegasnya lagi, pihaknya berharap temen-teman pendamping PKH ini untuk bisa ‘mengejar’ hak-hak masyarakat yang membutuhkan.
“Artinya ini semua kurang sasaran dan ada yang terabaikan. Sementara dipihak lain, yang tidak berhak malah menerima,” ungkapnya.
Sementara itu Walikota Batam yang juga Kepala BP Batam Muhamad Rudi menargetkan untuk Batam tahun depan dana penerima bantuan dapat berkurang.
“Kita berharap untuk di Batam penerima Bantuan dari pemerintah berkurang, dan menyadi pemberi, ” kata Rudi.
Menurut Rudi jika Bantuan berkurang dan sipenerima menjadi pemberi artinya masyarakat miskin berkurang kesejahteraan masyarakat meningkat.
Untuk itu Pemerintah Batam akan terus mendorong pemberian dari pemerintah pusat menjadi bantuan modal usaha, pengembangan usaha dan memimalisir lagi bantuan untuk masyarakat miskin secara tunai.
