TERASBATAM.id – Ketua DPRD Kota Batam, Muhammad Kamaluddin, angkat bicara terkait sorotan tajam publik terhadap kedekatan sejumlah unsur pimpinan dewan dengan kepala daerah. Ia mengakui bahwa kedekatan fisik dan emosional yang intens tersebut berpotensi menimbulkan persepsi kurang elok dan mengaburkan fungsi pengawasan legislatif.
“Memang benar, saya mendengar dan melihat sendiri informasi itu. Kedekatan yang terlalu intens ini bisa menimbulkan keraguan publik atas kinerja pengawasan DPRD,” ujar Kamaluddin kepada wartawan di Batam, Rabu (16/04/2025) di ruang kerjanya.
Pernyataan ini merespons pemberitaan mengenai sejumlah pimpinan DPRD Batam, terutama dari Fraksi Gerindra, yang kerap terlihat mendampingi Wali Kota Batam Amsakar Achmad dan Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra dalam berbagai kegiatan, mulai dari inspeksi mendadak hingga rapat di BP Batam. Kehadiran mereka dinilai sejumlah pihak lebih menyerupai ‘pengawalan’ daripada mitra kritis pemerintah.
Anggota dewan yang dimaksud diantaranya Wakil Ketua I DPRD Batam, Aweng Kurniawan; Wakil Ketua III, Hendra Asman. Lalu berberapa anggota DPRD lainnya seperti Anwar Anas, Ahmad Surya, hingga Anang Adhan.
Bahkan Hendra Asman yang secara politik berasal dari Partai Golkar dinilai cukup intens mendampingi Li Claudia Chandra dalam berbagai kesempatan. Paling krusial ialah kehadiran Hendra Asman mendampingi Li Claudia dalam rapat internal BP Batam yang mengundang kontroversi atas kehadirannya itu.
Kamaluddin mengungkapkan telah memanggil wakil pimpinan DPRD yang bersangkutan untuk meminta klarifikasi. Ia menegaskan bahwa lembaga legislatif harus menjaga proporsionalitas dalam menjalankan fungsi dan tugas pokok kelembagaan.
“Kalau untuk membangun Batam, tentu kita harus bersinergi. Tapi tetap harus dalam koridor tupoksi. Jangan sampai DPRD justru kehilangan marwahnya sebagai lembaga pengawas,” tegasnya.
Terkait keikutsertaan pimpinan dewan dalam rapat di BP Batam, Kamaluddin mengaku tidak mendapatkan informasi mengenai hal tersebut. Ia juga menyoroti pentingnya legislator menjaga batas antara hubungan personal dan institusional, serta menghindari monopoli kegiatan pengawasan lapangan oleh segelintir anggota.
“Saya tidak melarang adanya hubungan yang baik. Tapi jangan sampai malah menjadi polemik karena dilakukan di ruang publik secara terus-menerus. Ini soal etika,” katanya.
Kamaluddin memastikan pihaknya akan mengevaluasi dan menertibkan kegiatan pengawasan agar dilakukan secara kolektif dan sesuai dengan bidang komisi masing-masing. Ia juga telah memberikan teguran kepada pimpinan dan anggota yang dinilai kurang menjaga etika kelembagaan.
“Saya sudah sampaikan langsung agar unsur pimpinan menjaga marwah lembaga. Kita ini lembaga yang punya kewenangan dan kepercayaan publik, jangan sampai luntur karena hal-hal seperti ini,” tandas politisi Partai Nasdem ini.
Seperti diketahui Walikota Batam Amsakar Achmad sendiri merupakan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Nasdem Kota Batam. Sedangkan Li Claudia Chandra merupakan salah satu elite Partai Gerindra dari Jakarta yang lama berkiprah di Tangerang Selatan, Jawa Barat.
[kang ajank nurdin]
