TERASBATAM.ID — Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) melanjutkan pembekalan bagi awak media dengan fokus pada pemahaman mengenai Informasi Pertahanan yang Dikecualikan. Materi ini disampaikan oleh Kolonel Inf Arif Nursaid, perwakilan dari Biro Informasi Pertahanan (Infohan) Sekretariat Jenderal Kemhan, di Resimen Latihan dan Pertempuran (Menlatpur) Kostrad “Sanggabuana”, Karawang, Selasa (16/12/2025).
Kolonel Inf Arif Nursaid menjelaskan, meskipun keterbukaan informasi publik adalah amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, bidang pertahanan memiliki batasan informasi tertentu yang harus dikecualikan. Informasi tersebut dikecualikan karena berpotensi membahayakan pertahanan dan keamanan negara apabila disebarluaskan tanpa kendali.
Untuk memperjelas batasan ini, Kemhan telah memperbarui regulasi melalui Keputusan Menteri Pertahanan Nomor KEP/1557/M/X/2024. Regulasi baru ini mengatur secara mutakhir jenis-jenis informasi yang dikecualikan, yang meliputi:
- Informasi strategis dan operasi pertahanan.
- Data kekuatan dan dislokasi militer.
- Sistem dan teknologi keamanan pertahanan.
- Dokumen perencanaan dan pengadaan sensitif.
- Informasi internal dan data pribadi personel.
Melalui pembekalan ini, Kemhan berharap insan pers dapat memahami batasan informasi pertahanan dan peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai kanal resmi pelayanan informasi publik. Tujuannya adalah agar tugas jurnalistik dapat berjalan secara profesional dan bertanggung jawab, sekaligus mendukung terjaganya keamanan nasional melalui pemberitaan yang akurat dan berimbang. (sumber: www.kemhan.go.id)
