TERASBATAM.id – Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin mempertanyakan pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyebut pembentukan Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) awalnya hanya untuk menampung perwira tinggi (pati) TNI agar memiliki jabatan strategis.
TB Hasanuddin menegaskan, pembentukan Kogabwilhan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kogabwilhan dibentuk pada 25 September 2019 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi TNI dan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kogabwilhan,” kata TB Hasanuddin, Senin (3/2/2025).
Menurutnya, Kogabwilhan merupakan Kotama Ops TNI yang berkedudukan langsung di bawah panglima TNI dengan tugas yang diatur dalam Peraturan Panglima TNI No. 30 Tahun 2020.
“Intinya, Kogabwilhan adalah amanah undang-undang, target MEF, dan diatur lengkap,” ujarnya seperti dikutip dari www.tribunnews.com, Senin (03/02/2025).
TB Hasanuddin menambahkan, Kogabwilhan diresmikan pada era Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn) Prabowo Subianto. Saat itu, Komisi I DPR juga telah menyetujui pembentukan Kogabwilhan atas usulan pemerintah.
“Usulan postur dan organisasi TNI dibentuk untuk menghadapi ancaman dan memperhatikan geopolitik serta geostrategi, bukan hanya mencari jabatan strategis untuk para jenderal,” tegas politisi senior PDI Perjuangan ini.
Ia juga menyoroti soal kelebihan jumlah perwira tinggi yang menurutnya harus diatur sejak dari pendidikan perwira.
Sebelumnya, Panglima TNI meminta Panglima Kogabwilhan II untuk memaparkan tupoksi organisasi yang dipimpinnya kepada para komandan satuan dalam Rapim TNI 2025. Tujuannya adalah untuk mendapatkan masukan agar tupoksi Kogabwilhan ke depan semakin jelas.
Seperti diketahui Markas Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I berkedudukan di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Kogabwilhan II berada di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. dan terakhir Kogabwilhan III berpusat di Timika, Papua.
