Bank Indonesia Kepri menyoroti tingginya tingkat pengangguran di Kepri, meskipun Batam didominasi sektor industri berskala besar. Perluasan akses kerja lokal dan ekosistem digital untuk UMKM menjadi kunci perbaikan.
TERASBATAM.ID — Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rony Widijarto Purubaskoro, menekankan pentingnya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Batam dan Kepri. Hal ini disampaikan Rony dalam diskusi hangat bersama pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri yang dipimpin oleh Ketua PWI Saibansah Dardani, Ketua Dewan Penasehat Marganas Nainggolan, Ketua Dewan Kehormatan Parna P Simarmata, dan Ramon Damora, di Volla Coffee and Roastery, Senin (01/12/2025).
Rony menyoroti kontradiksi yang terjadi di Kepri, khususnya Batam, di mana sektor industri dan tambang gas besar yang masuk ternyata tidak selalu menciptakan dampak signifikan terhadap konsumsi dan kesejahteraan masyarakat lokal.
“Ekonomi itu bagus kalau inklusif, makanya semua aktivitas masyarakat itu bisa akses [ke industri besar]. Kalau ada aktivitas industri besar, ekonomi-ekonomi besar, masyarakatnya lokal itu bisa akses ke pekerjaan itu,” ujar Rony.
PR Besar Tingkat Pengangguran
Rony mengungkapkan bahwa tingkat pengangguran di Kepri, termasuk Batam, masih tergolong tinggi. Data terbaru yang diamati BI menunjukkan tingkat pengangguran ini menjadi perhatian serius, terutama karena Batam secara khusus didorong sebagai daerah pabean yang fokus pada ekspor.
Dominasi industri besar yang sebagian besar berorientasi ekspor (FTZ) dan kurang terintegrasi dengan ekonomi lokal dinilai menjadi salah satu faktor penentu. Ketika warga lokal tidak bisa mengakses pekerjaan di sektor industri yang tumbuh, pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak berkelanjutan dan minim efek berganda (multiplier effect).
“Kalau kita gagal, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap untuk mengubah keadaan,” imbuh Purbaya.
Dalam diskusi, perwakilan PWI menyoroti kendala besar yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Batam saat hendak mengirimkan produk keluar daerah pabean Batam, di mana dikenai biaya cukai tinggi hingga 40 persen. Regulasi ini, yang ditujukan untuk mencegah penyalahgunaan barang impor, secara tidak langsung menghambat pergerakan UMKM lokal.
Menanggapi hal tersebut, Rony Widijarto menyinggung solusi yang sudah ada di mana produk lokal dengan bahan baku domestik dapat dibebaskan dari biaya cukai. Rony berharap, solusi ini dapat didorong melalui sosialisasi yang masif kepada UMKM dan dukungan ekosistem yang baru.
BI juga berkomitmen memperkuat digitalisasi UMKM melalui QRIS, yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran, tetapi juga dapat menjadi harta data (profil risiko) untuk mengakses pembiayaan perbankan.
“Kita sosialisasikan lagi ke semua UMKM, kemudian kita buat pelatihan untuk UMKM, digitalisasi UMKM. Tentu dengan support dari BI,” kata Rony, menyambut baik tawaran kolaborasi dari PWI.
