TERASBATAM.ID – Mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Laut (Wakasal) Laksamana Madya TNI (Purn.) Achmad Taufiqurrahman menyayangkan tidak dilibatkannya Indonesia dalam perjanjian kerja sama penyelamatan kapal selam (Submarine Emergency Escape and Rescue—SMER) antara Malaysia dan Singapura. Menurutnya, Indonesia seharusnya mengambil peran sebagai pemimpin atau inisiator kerja sama regional, mengingat senioritas dan pengalamannya dalam operasi kapal selam di Asia Tenggara.
Achmad Taufiqurrahman, yang menjabat Wakasal periode 2017–2018, menegaskan bahwa pengalaman Indonesia dalam mengoperasikan kapal selam sudah dimulai sejak era 1960-an dengan 12 unit kapal selam kelas Whiskey.
“Negara-negara lain itu baru kemarin sore punya kapal selam, Indonesia sejak tahun 1960-an sudah punya,” ujar Taufiqurrahman melalui panggilan Video Call dari Batam, Kamis (4/9/2025).
Mantan Kepala Bakamla ini menyoroti pentingnya kerja sama keselamatan di bidang kapal selam yang ia nilai sangat vital karena terkait isu kemanusiaan dan interoperabilitas kawasan.
Alih-alih membuat forum baru, ia menilai Indonesia seharusnya mengembangkan kerja sama yang sudah kuat terjalin dengan Singapura, kemudian memperluasnya dengan mengundang negara lain, seperti Malaysia.
“Dengan pengalaman dan senioritas kita, seharusnya kita yang menjadi penginisiasi untuk kerja sama regional ASEAN dalam hal ini, bukan sekadar menjadi pengikut (follower),” tegasnya.
Ketidakhadiran Indonesia dalam pakta SMER yang diteken pada 25 Agustus 2025 itu dinilai menyulitkan pertukaran teknologi dan interoperabilitas antarnegara di kawasan, sebuah hal yang krusial bagi keamanan maritim.
Sebelumnya Pakar dan akademisi dari Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyoroti perjanjian kerja sama antara Malaysia dan Singapura terkait penyelamatan kapal selam. Meskipun menyambut baik inisiatif tersebut sebagai langkah maju dalam keamanan maritim regional, mereka menyayangkan ketiadaan peran Indonesia dalam pakta strategis ini.
Kesepakatan yang ditandatangani pada Senin (25/8/2025) ini dirancang untuk memperkuat kemampuan Penyelamatan dan Evakuasi Darurat Kapal Selam (Submarine Emergency Escape and Rescue – SMER) di perairan vital seperti Laut China Selatan, Selat Malaka, dan Selat Singapura. Dimana tiga titik tersebut berbatasan dengan Provinsi Kepulauan Riau.
Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIPOL) Raja Haji, Zamzami A. Karim, menilai kerja sama ini menunjukkan bahwa kedua negara serius mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi di perairan tersebut.
“Mereka ingin kerjasama keamanan bawah laut, saling bertukar informasi intelijen, menyinkronkan prosedur pengamanan, termasuk teknologinya,” ujar Zamzami.
