TERASBATAM.id: Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kepulauan Riau dan Batam mendatangi Konsulat Jenderal (Konjen) Singapura di Panbil Residence, Batam, pada Jumat (27/12/2024). Pertemuan ini membahas insiden pengusiran nelayan Batam oleh Kapal Patroli Marine Singapura yang dinilai membahayakan keselamatan jiwa.
Pertemuan tertutup yang berlangsung di Kantor Konjen Singapura pada pukul 14.00 tersebut dihadiri oleh Ketua DPD HNSI Kepri, Destrawandi, Sekretaris DPD HNSI Kepri, Agus, dan diterima langsung oleh Konjen Gavin Ang beserta staf. Awak media dilarang memasuki kawasan Panbil untuk meliput pertemuan tersebut.
Seusai pertemuan, Destrawandi menjelaskan bahwa belum ada keputusan yang dihasilkan. Konjen Gavin Ang menyatakan perlu berkonsultasi lebih lanjut terkait respons dan pertanyaan HNSI mengenai manuver kapal Patroli Police Marine Singapura yang membahayakan nelayan.
“Saya tadi dalam pertemuan bertanya, apakah jika memang para nelayan memasuki perairan Singapura secara tidak sengaja, dapat diperlakukan seperti itu?” ungkap Destrawandi.
Pertemuan yang berlangsung hampir dua jam tersebut belum menemukan titik temu. HNSI berencana kembali menyampaikan pertanyaan secara tertulis pada Senin (30/12/2024).
“Kami sangat prihatin dengan sikap Police Marine Singapura terhadap para nelayan yang secara tidak sengaja berada di perairan mereka. Sampai saat ini sebenarnya juga belum jelas apakah memang nelayan Batam itu berada di teritori Singapura atau wilayah Indonesia,” lanjut Destrawandi.
HNSI menyoroti manuver kapal Police Marine Singapura yang menyebabkan kapal-kapal kecil milik nelayan Batam terancam keselamatannya. Seorang nelayan bahkan terjatuh ke laut dan tetap diganggu dengan manuver yang membahayakan meskipun telah diselamatkan rekan-rekannya.
“Tidak diberikan pertolongan malah diganggu terus,” tegas Destrawandi. Pihak Konjen Singapura tidak memberikan komentar seusai pertemuan.
Insiden pengusiran tersebut terekam dalam video dan terjadi pada Selasa (24/12/2024) sekitar pukul 13.30 di Out Port Limit (OPL) dengan koordinat N 01 11 800 dan E 103 37 500. Rombongan nelayan asal Pulau Belakang Padang, Batam, mengklaim bahwa lokasi tersebut telah lama menjadi daerah tangkapan mereka. Namun, belakangan ini, kapal patroli Singapura sering berpatroli di area tersebut dan mengusir para nelayan.
Muhammad Effendi (31), pimpinan rombongan nelayan Belakang Padang yang diusir, menceritakan bahwa insiden tersebut terjadi ketika delapan perahu pompong berukuran tiga meter sedang mencari ikan di OPL dekat Pulau Nipah.
“Tiba-tiba datang satu kapal Police Marine Singapura dengan cara memutari rombongan kami. Ombaknya yang cukup besar membuat kapal oleng dan tidak stabil. Satu orang nelayan yang juga keponakan saya terjatuh ke laut, walau begitu kapal tidak berhenti bermanuver,” ungkap Effendi.
Petugas Police Marine Singapura melalui pengeras suara meminta rombongan nelayan untuk meninggalkan area tersebut dengan menggunakan Bahasa Melayu.
“Kalian memasuki perairan Singapura, keluar!!” tiru Effendi.
Kepala Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Batam, Syahrul Amri, yang menemui para nelayan, menyatakan bahwa pihaknya telah sering melakukan sosialisasi mengenai tapal batas antarnegara kepada nelayan di Batam, Bintan, dan Karimun.
“Walaupun terjadi pelanggaran tapal batas, bukan berarti para nelayan kita diperlakukan seperti di video itu. Kami mendukung protes keras yang dilakukan HNSI kepada Singapura,” kata Syahrul.
Ia menambahkan, ada sekitar 1.000 nelayan tradisional di Batam yang menjadikan daerah perbatasan sebagai daerah tangkapan ikan mereka dan umumnya tidak dilengkapi GPS sehingga tidak mengetahui secara pasti tapal batas antarnegara.
