TERASBATAM.ID – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan dukungan terhadap program “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto.
Rapat yang berlangsung di Tanjungpinang ini dihadiri oleh jajaran TNI dan Polri, serta seluruh kepala daerah di Kepri, dengan fokus utama pada pengamanan dan kelancaran implementasi program strategis nasional di wilayah tersebut, Jumat (12/09/2025).
Rapat ini dipimpin oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan turut dihadiri oleh Kapolda Kepri Irjen Pol. Asep Safrudindan Danrem 033/WP Brigjen TNI Bambang Herqutanto. Dalam arahannya, Gubernur Ansar menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan Forkopimda untuk memastikan kebijakan pusat dapat dirasakan manfaatnya secara nyata oleh masyarakat Kepri. “Kita ingin seluruh kebijakan daerah sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah tantangan distribusi logistik yang memengaruhi stabilitas harga bahan pokok di pulau-pulau terluar. Meskipun laporan Disperindag Kepri menunjukkan stok bahan pokok seperti beras, gula, dan minyak goreng aman untuk beberapa bulan ke depan, tantangan distribusi ke Natuna dan Anambas masih menjadi perhatian. Kapolda Kepri dan Danrem 033/WP memastikan bahwa jajaran keamanan akan mendukung penuh upaya distribusi logistik ini agar harga di tingkat konsumen tetap stabil.
Rapat juga menghasilkan kesepakatan strategis untuk mempercepat integrasi data dan penguatan sistem distribusi logistik, yang diharapkan dapat mengatasi disparitas harga.
Selain masalah logistik, rapat juga menyoroti pengawasan terhadap program-program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pembangunan Tiga Juta Rumah. Implementasi MBG menghadapi tantangan distribusi karena kondisi geografis Kepri yang terdiri dari banyak pulau. Untuk itu, disepakati pembentukan Pokja MBG untuk mempercepat pelaksanaan program.
Terkait program perumahan, pemerintah daerah menghadapi kendala anggaran dan data yang belum optimal. Komitmen bersama antara pemerintah daerah dan Forkopimda diharapkan dapat memastikan program-program ini berjalan dengan baik, didukung oleh sinergi penuh aparat keamanan di lapangan.
