TERASBATAM.ID – Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad, mengaku akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait terhambatnya ekspor ikan hasil budi daya dari Anambas dan Natuna. Masalah ini mencuat saat dirinya menghadiri Peresmian Pembukaan Pekan Pengembangan Ekspor 2025 di Balairung BP Batam, Kamis (14/08/2025).
Dalam wawancaranya, Ansar menjelaskan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Kepri sudah ditugaskan untuk mengirimkan surat ke Kementerian Perdagangan guna mencari solusi. “Ini mesti dibicarakan oleh pemerintah pusat. Di sana ada kedutaan kita, kita harapkan bisa membantu. Kalau tidak, kasihan para pembudi daya ikan di Natuna dan Anambas,” ujarnya. Ansar khawatir, jika persoalan ini tidak segera diatasi, nilai ekspor ikan dari wilayah tersebut akan menurun drastis.
Pada kesempatan yang sama, Ansar juga menanggapi informasi dari jurnalis mengenai adanya aksi demo nelayan di Jembatan 2 Batam karena keluhan terkait wilayah tangkapan ikan yang dibatasi oleh PSDKP (Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan).
“Setahu saya tidak ada batasan hasil tangkapan. Yang diatur hanya batas-batas wilayah tangkapan,” jelasnya. Ia berjanji akan mengecek langsung kebenaran informasi tersebut.
Selain membahas masalah ekspor ikan, Ansar juga menyoroti potensi ekspor produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya di bidang fesyen. Ia mengungkapkan, banyak produk fesyen lokal yang sudah berhasil diekspor. Ansar berencana mengumpulkan data produk-produk tersebut untuk didorong lebih lanjut melalui kerja sama dengan Kementerian Perdagangan, memanfaatkan jejaring Indonesia Trade and Promotion Center (ITPC) di berbagai negara.
“Kami akan melakukan kurasi produk-produk unggulan dan memfasilitasi mereka dengan business matching melalui Zoom. Ini akan memudahkan pelaku UMKM untuk terhubung dengan pasar global,” pungkasnya.
[kang ajank nurdin]
