BerandaBeritaEkonom Nobel Desak Pemerintah Selamatkan Jurnalisme Publik

Ekonom Nobel Desak Pemerintah Selamatkan Jurnalisme Publik

Diterbitkan pada

spot_img

TERASBATAM.ID — Sekelompok ekonom terkemuka dunia, termasuk peraih Nobel Joseph Stiglitz dan Daron Acemoglu, memperingatkan ancaman “keruntuhan” sektor media kepentingan publik. Mereka mendesak pemerintah di berbagai negara untuk turun tangan guna memastikan kelangsungan jurnalisme berkualitas.

Peringatan tersebut disampaikan dalam sebuah pernyataan bersama yang diterbitkan melalui Forum on Information and Democracy, Senin (23/9/2024). Forum itu merupakan inisiatif organisasi kebebasan pers Reporters Without Borders (RSF) dan pemerintah Prancis.

Dalam pernyataannya, ke-11 ekonom dari sejumlah universitas terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa itu mendetailkan berbagai tantangan yang dihadapi media. Mulai dari hilangnya lapangan pekerjaan, penurunan pendapatan, hingga ancaman eksistensial dari kecerdasan artifisial (AI).

“Masyarakat membutuhkan peninjauan kembali kolektif terhadap nilai sosial dan ekonomi dari informasi yang andal,” tulis mereka, seperti dikutip dalam pernyataan tersebut.

Mereka menilai, pemerintah saat ini terlalu fokus mengejar impian AI untuk mendongkrak kemakmuran ekonomi, tetapi abai terhadap investasi pada fondasi ekonomi abad ke-21, yaitu informasi independen dan terverifikasi.

**Model Bisnis Hancur**

BACA JUGA:  Tarif AS Ancam UMKM, KPPU Minta Pemerintah Respons Cepat

Para ekonom menilai model bisnis tradisional media—mengandalkan penjualan iklan untuk mendanai peliputan berita—telah hancur oleh dominasi platform digital seperti Meta dan Google. Keduanya disebut mengambil porsi terbesar pendapatan iklan digital.

Tantangan kian berat dengan kehadiran chatbot AI, seperti ChatGPT dan Google Gemini, yang mengurangi trafik pengunjung langsung ke situs berita. “Barang informasional yang disediakan media kepentingan publik diambil untuk keuntungan pribadi oleh perusahaan-perusahaan ini,” tulis mereka.

Sebagai solusi, kelompok ini mendorong pemerintah untuk memainkan peran lebih besar dengan mensubsidi media kepentingan publik dan membuat regulasi yang melindunginya.

Mereka menyimpulkan, intervensi pemerintah mutlak diperlukan untuk menyelamatkan demokrasi dan perekonomian dari konsekuensi keruntuhan jurnalisme publik. “Tindakan diperlukan untuk menyelamatkan kita dari melanjutkan jalan di mana jurnalisme kepentingan publik tampaknya akan runtuh,” pungkas mereka.

Latest articles

Bea Cukai Batam: Barang Lokal Keluar FTZ Wajib Dokumen

Penindakan bersama TNI dan Polri mengamankan tiga kapal motor dan tiga truk bermuatan barang...

Desember Mendatang, Indonesia-AS Gelar Latihan Militer Bersama di Batam

TERASBATAM.ID - Indonesia dan Amerika Serikat (AS) semakin mempererat kerja sama pertahanan strategis dengan...

Antrean Truk Sampah di TPA Mulai Terurai

TERASBATAM.ID - Pemerintah Kota Batam bergerak cepat mengatasi krisis antrean truk sampah yang memanjang...

Nataru 2025: Pelni Geser KM NGGAPULU, Tiket Diskon 20 Persen

KM Nggapulu dipindah ke rute Barat untuk antisipasi lonjakan penumpang di Batam. Stimulus nasional...

More like this

Bea Cukai Batam: Barang Lokal Keluar FTZ Wajib Dokumen

Penindakan bersama TNI dan Polri mengamankan tiga kapal motor dan tiga truk bermuatan barang...

Desember Mendatang, Indonesia-AS Gelar Latihan Militer Bersama di Batam

TERASBATAM.ID - Indonesia dan Amerika Serikat (AS) semakin mempererat kerja sama pertahanan strategis dengan...

Antrean Truk Sampah di TPA Mulai Terurai

TERASBATAM.ID - Pemerintah Kota Batam bergerak cepat mengatasi krisis antrean truk sampah yang memanjang...