TERASBATAM.ID – Kebijakan kenaikan tarif dasar listrik PT PLN Batam yang berlaku mulai 1 Juli 2025 terus menuai sorotan. Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dari Fraksi PKS, Wahyu Wahyudin, menyatakan kesiapannya untuk menjadi narasumber dalam dialog terbuka yang akan membahas isu ini. Ia menekankan pentingnya transparansi dan partisipasi publik dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Dalam wawancara pada Jumat (4/7/2025) lalu, Wahyu Wahyudin mengungkapkan kekecewaannya lantaran Pemerintah Provinsi Kepri tidak dilibatkan dalam pembahasan kenaikan tarif.

“Selama ini memang provinsi tidak dilibatkan karena mereka (PLN Batam) selalu berdalih ini adalah kebijakan pemerintah pusat,” ujar Wahyu. Ia menilai dalih “penyesuaian tarif” tidak tepat, melainkan ini adalah kenaikan murni yang memberatkan.

Wahyu mendesak PLN Batam untuk transparan mengenai kondisi keuangannya. “Saya kira harusnya PLN transparan sebenarnya ini kebocoran atau memang dia merugi,” tanyanya, sembari membandingkan dengan kondisi kebocoran di BUMD air. Ia juga mengkritik kenaikan tarif yang terlalu sering. “Tahun lalu baru naik, sekarang naik lagi, ini kan agak laen juga,” tambahnya.

DPRD Kepri, lanjut Wahyu, telah meminta Kepala Daerah melalui Dinas ESDM untuk mengklarifikasi urgensi kenaikan ini. “Ini kan ekonomi baru pulih, tahun lalu baru naik, sekarang naik lagi. Nah ini, sebenarnya ini mau menyengsarakan masyarakat atau mau memakmurkan masyarakat?” tanyanya retoris.

Ia menyoroti kondisi ekonomi Kepri yang sedang tidak baik-baik saja, dengan pertumbuhan ekonomi masih di angka 5 persenan, bahkan Ibukota Provinsi di Tanjungpinang pertumbuhan ekonomi sekitar 3 persenan, dan khawatir kenaikan listrik akan membuat masyarakat semakin menjerit, terutama di wilayah pesisir dan hinterland.

Wahyu juga mengkritik proses sosialisasi kenaikan tarif yang dinilai tidak melibatkan seluruh masyarakat. “Selama ini yang dilibatkan masyarakat itu tidak semua. Kalau tidak salah PLN itu hari Jumat yang lalu, akhir bulan itu ada sosialisasi. Tapi sosialisasi ke siapa? Kan begitu, tidak semua dilibatkan,” ujarnya. Ia berharap direksi dan komisaris baru PLN Batam, yang merupakan putra daerah, dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Menyambut rencana dialog publik yang diinisiasi oleh Pemuda ICMI Kepri, Wahyu Wahyudin menyatakan kesiapan untuk hadir sebagai narasumber. “Ini kalau bisa transparansinya itu terbuka lah,” harapnya. Ia menambahkan bahwa dirinya telah menghubungi Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepri untuk mendesak adanya upaya dari pemerintah provinsi dan Gubernur agar kenaikan tarif ini dapat dicegah atau ditunda.

“Hari Senin insya Allah saya kejar (Dinas) SDM untuk bagaimana supaya ini bisa secepatnya masyarakat tidak menunggu-menunggu. Ada progres dari SDM bersama Pak Gubernur untuk berupaya supaya mencegah kenaikan ini tidak terjadi dulu lah,” tegas Wahyu.

Kenaikan tarif ini, menurut Wahyu, patut dipertanyakan dari sisi mekanisme karena terasa di luar prosedur pembahasan yang semestinya. Ia menekankan bahwa dalam setiap kenaikan tarif, seharusnya ada pembahasan dan kajian mendalam yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan dewan, seperti yang pernah terjadi di masa lalu.