TERASBATAM.id – Komisi XIII DPR RI yang membidangi Hukum, HAM, dan Imigrasi melakukan peninjauan kerja ke Imigrasi Perbatasan dan Imigrasi Kota Batam, Kamis (06/02/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat dampak efisiensi terhadap pelayanan keimigrasian di wilayah yang dikenal sebagai gerbang masuk tersibuk kedua setelah Bali.
Dalam pertemuan tersebut, DPR RI menyoroti berbagai temuan strategis, termasuk peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), optimalisasi pelayanan, serta perlunya modernisasi infrastruktur dan peningkatan kesejahteraan petugas di wilayah perbatasan.
Ketua Komisi XIII DPR-RI, Willy Aditiya, menegaskan bahwa Imigrasi Batam harus benar-benar mencerminkan pelayanan terbaik sebagai “halaman depan” negara.
“Kami mendalami bagaimana efisiensi berpengaruh terhadap imigrasi, dan luar biasa, kami menemukan bahwa PNBP meningkat. Ini menunjukkan kinerja positif dari pihak imigrasi dalam meningkatkan pendapatan negara serta menjaga kualitas layanan dengan volume keluar-masuk yang sangat tinggi, hampir 9 juta per tahun,” ujar Aditya di Kantor Imigrasi Batam bersama rombongan.
Namun, Politisi Partai Nasdem itu juga menekankan bahwa peningkatan infrastruktur dan sumber daya manusia perlu menjadi perhatian utama. “Jangan sampai ada pelanggaran HAM, hanya karena petugas di pulau-pulau terluar tidak mendapat penghargaan yang layak. Kami di Komisi XIII akan membahas bagaimana meningkatkan apresiasi bagi mereka yang bekerja di perbatasan,” tambahnya.
Selain itu, aspek digitalisasi juga menjadi sorotan. DPR RI menilai bahwa teknologi berbasis kecerdasan buatan (AI) dan digitalisasi layanan harus segera diterapkan di sektor imigrasi.
“Sekarang zamannya sudah digital, bahkan artificial intelligence sudah digunakan di banyak negara. Imigrasi Batam yang super sibuk harus didukung dengan sistem terbaik, mulai dari database hingga peralatan patroli yang lebih modern,” tegas Aditiya.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen Imigrasi, Syafarudin Muhammad Godam, menyatakan bahwa pihaknya siap menindaklanjuti masukan dari DPR, termasuk mengoptimalkan pengawasan dengan teknologi satelit untuk meningkatkan keamanan di perbatasan Kepulauan Riau. “Kami juga akan meningkatkan penggunaan autogate di semua terminal dan berkoordinasi dengan pengusaha pelabuhan untuk memastikan pelayanan keimigrasian yang optimal, sambil tetap memperketat pengawasan terhadap warga negara asing,” jelasnya.
[kang ajank nurdin]
