TERASBATAM.ID – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau resmi memulai pelaksanaan anggaran tahun 2026 dengan total pagu mencapai Rp3,54 triliun. Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kepada 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilakukan langsung oleh Gubernur Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Selasa (13/1/2026).
Dalam rincian alokasi anggaran tersebut, Dinas Pendidikan tercatat sebagai penerima pagu terbesar dengan nilai Rp957,18 miliar. Di sisi lain, Badan Pengelola Perbatasan Daerah menerima alokasi terkecil, yakni senilai Rp6,61 miliar. Ketimpangan nilai ini menunjukkan fokus pemerintah daerah yang tetap memprioritaskan layanan dasar pendidikan sebagai tulang punggung pembangunan manusia di Kepulauan Riau.
Gubernur Ansar Ahmad menegaskan bahwa besaran anggaran yang dikelola setiap OPD harus diikuti dengan tanggung jawab moral dan hukum yang tinggi. Ia meminta seluruh kepala dinas dan badan tidak sekadar melakukan formalitas administratif, melainkan mencermati setiap target kinerja yang telah ditandatangani.
“Tanda tangan itu adalah wujud tanggung jawab penuh, dan tentu ada konsekuensinya dengan jabatan yang kita sandang,” tegas Ansar di depan para pimpinan OPD.
Penasihat Gubernur Bidang Perencanaan Pembangunan, Suharso Monoarfa, menambahkan bahwa perencanaan anggaran ini harus benar-benar berbasis pada kepentingan publik, bukan sekadar daftar keinginan. Ia mengingatkan bahwa keberhasilan program sangat bergantung pada ketepatan perencanaan di awal tahun.
Selain pendidikan, sektor kesehatan dan infrastruktur juga mendapatkan alokasi signifikan. Dinas Kesehatan menerima Rp467,82 miliar, sementara Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan dialokasikan sebesar Rp269,70 miliar untuk mendukung konektivitas wilayah.
Dengan diserahkannya DPA ini, pemerintah daerah menuntut kinerja yang profesional, transparan, dan berkualitas sebagai kompensasi atas apresiasi yang telah diberikan negara kepada aparatur sipil negara.
