TERASBATAM.ID: Bertahun-tahun sejak parkir kendaraan diharuskan membayar retribusi, setoran Pemerintah Kota Batam dari jasa parkir tidak lebih dari Rp 5 miliar per tahun ke Pendapatan Asli Daerah (PAD). Nilai tersebut dinilai “membodohi” akal sehat dilihat dari sisi jumlah kendaraan bermotor yang ada di Batam serta agresivitas petugas parkir dalam memburu warga membayar parkir.
Pengamat Ekonomi Kota Batam Batam Suyono Saputra kepada www.terasbatam.id , Minggu (21/01/2024) mengatakan, soal kenaikan tarif parkir di Batam yang mulai berlaku sejak 15 Januari 2024 lalu tidak berdasarkan kajian yang komprehensif.
“Jika dilihat dari target dan setoran dari sector parkir yang tercatat, artinya di tiap titik parkir hanya ada 3 Kendaraan yang bayar parkir per hari. Kira-kira masuk akal mu itu?’ kata Yono.
Berdasarkan data yang dimilikinya, pada tahun 2021, titik parkir di Batam ada sebanyak 791 titik, sedangkan pada tahun 2023 naik menjadi 800-an titik.
“Bagi saja, 800 titik dibagi penerimaan parkir Rp 5 miliar itu sama dengan Rp 2,65 juta per titik per tahun. Atau dibagi 365 hari jadi Rp7.260 per hari. Apa mungkin satu titik parkir itu cuma 3 unit mobil aja yang parkir disitu??,” katanya.
Yono menilai, jika kenaikan parkir sebesar 100 persen yang dilakukan Pemko Batam dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari jasa parkir bukanlah langkah yang bijak dan tepat ditengah tidak mampunya Dishub mencegah kebocoran.
“ini namanya kebijakan yang bongak,” kata Yono.
Menurutnya, untuk menekan potensi kebocoran sehingga pendapatan retribusi parkir lebih optimal ialah dengan cara system parkir berlangganan yang dibayarkan per tahun serta pembayaran digital.
“Soal tarif murah atau mahal itu kan relatif, kalo dengan retribusi sebesar Rp 2.000 tapi penerimaan parkir dapat Rp 50 miliar, kan lebih bagus daripada dinaikin tarif tapi potensi tak tergarap optimal,” katanya.
Kepala Unit Pelayanan Teknis Parkir Dishub Kota Batam Alexander Banik mengatakan, system pembayaran digital untuk parkir dengan menggunakan QRIS dan alat pembayaran tunai lainnya masih dalam persiapan.
“Sedang dalam persiapan dengan bank yang bekerjasama,” kata Alexander.
Alex mencontohkan sesuatu yang masih menjadi kendala jika pembayaran non tunai diterapkan, yaitu saat pengguna jasa parkir melakukan kelebihan bayar, maka proses pengembalian atau refund atas kelebihan tersebut masih rumit dan panjang.
“contoh dia seharusnya bayar Rp 2.000 tetapi tertekan jadi Rp 20.000, nah ini mekanisme pengembalian dari kas daerah ke pengguna masih butuh waktu dan panjang,” kata Alex.
Alex juga mengatakan, pasca Covid-19, banyak titik parkir yang sepi dari kendaraan yang parkir hal ini ditandai dengan berkurangnya jumlah Juru Parkir yang bertugas, dari sebelum Covid-19 terdapat 650 Jukir, kini berjumlah 590 orang Jukir atau berkurang 60 orang.
“ada beberapa tempat yang Jukirnya tidak ada lagi, karena tempatnya sepi macem kuburan,” kata Alex.
