TERASBATAM.ID: Sejumlah serikat pekerja di Kota Batam, Kepulauan Riau, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Batam, Rabu (12/06/2024).
Mereka menolak pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan menuntut pencabutan beberapa kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan buruh dan rakyat.
Massa aksi yang bersemangat meneriakkan yel-yel dan orasi di sekitar Kantor Wali Kota Batam. Aksi ini merupakan bentuk perlawanan buruh terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilainya merugikan.
“Pemotongan 2,5 persen dengan dalih untuk Tapera ini tidak tepat. Pemerintah harusnya berkaca pada UU 1945, di mana segala kebutuhan termasuk perumahan adalah hak rakyat. Tapi saat ini rakyat dipaksa menabung demi kebijakan ini,” ujar salah satu orator, Ginting.
Melalui aksi ini, para buruh mendesak Presiden RI untuk mencabut PP Tapera.
“Jangan salahkan kami para buruh selalu turun ke jalan menyuarakan aspirasi kami. Semua ini yang kami rasakan selalu tertindas,” katanya.
Para buruh juga menyoroti banyak peraturan dan kebijakan pemerintah yang dinilai menyusahkan mereka, termasuk UU Cipta Kerja Omnibus Law dan PP Tapera.
“Di situlah dari kemiskinan rakyat, belum lagi di perusahaan Batam dengan sistem outsourcing yang lebih parah lagi,pemagangan yang mengeksploitasi siswa SMK dan mahasiswa,” ujarnya.
Ketua Konsulat Cabang FSPMI Kota Batam, Yafet Ramon, menyampaikan bahwa penolakan Tapera didasari oleh beberapa alasan kuat. Pertama, program ini dinilai tidak jelas dan tidak menjamin buruh dan peserta Tapera akan mendapatkan rumah yang layak.
Kedua, iuran Tapera sebesar 3 persen, dengan rincian 2,5 persen dibebankan kepada buruh, dianggap memberatkan di tengah kondisi ekonomi yang sulit saat ini.
Ketiga, Yafet mempertanyakan tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan rumah bagi rakyat. Menurutnya, Tapera hanya membebani buruh dan rakyat, sedangkan pemerintah tidak memberikan kontribusi iuran.
“Tapera membebani buruh dan rakyat. Program Tapera tidak tepat dijalankan sekarang sepanjang tidak ada kontribusi iuran dari pemerintah sebagaimana program penerima bantuan iuran dalam program Jaminan Kesehatan,” katanya.
Selain menolak Tapera, para buruh juga menuntut pencabutan Kelas Rawat Inap Standart (KRIS) BPJS Kesehatan, cabut Omnibus Law, hapus sistem outsourcing, dan tolak upah murah. Aksi unjuk rasa ini berlangsung dengan tertib dan diawasi oleh aparat keamanan.
[Laporan : Rom]
