TERASBATAM.id – Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Provinsi Kepulauan Riau, Distrawandi, menyuarakan kekhawatiran nelayan terkait ancaman buaya liar menjelang perayaan Imlek. Ikan Dingkis yang menjadi buruan oleh nelayan menjelang imlek namun disisi lain mereka ketakutan bertemu buaya yang lepas dari penangkarannya.
Menurut Distrawandi, nelayan pesisir di beberapa wilayah seperti Batam, Bintan, dan Lingga merasa cemas saat melaut akibat serangan buaya yang semakin sering terjadi. Distrawandi mengkritisi lambannya respons pemerintah dalam menangani isu ini, dengan adanya ketidakjelasan kewenangan antara Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) dan Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (BPSPL).
“Kami melihat ada ketidakjelasan siapa yang berwenang menangani masalah buaya liar ini. Sampai sekarang, nelayan masih ketakutan, bahkan ada laporan (ke HNSI) buaya menyerang saat beraktivitas di laut,” ujar Distrawandi, Sabtu (18/01/2025).
Distrawandi menjelaskan bahwa saat ini musim ikan dingkis sedang tinggi, terutama di wilayah pesisir tempat nelayan menangkap ikan menggunakan kelong. Namun, ancaman buaya liar membuat nelayan takut melaut, ditambah dengan cuaca ekstrem yang semakin menekan kondisi ekonomi mereka.
“Nelayan kami dihadapkan pada dua masalah besar: cuaca yang tidak menentu dan ancaman buaya liar. Ini bukan isu sepele karena menyangkut keselamatan dan mata pencaharian nelayan,” kata Distrawandi.
Lebih lanjut, ia mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap saling lempar tanggung jawab terkait penanganan buaya liar ini.
“Kami sudah mencoba menghubungi BKSDA dan BPSPL di Batam, bahkan ke PSDKP. Namun, yang kami dapatkan hanyalah pemindahan tanggung jawab tanpa solusi konkret. Ini sangat merugikan nelayan,” ucapnya.
Distrawandi juga mempertanyakan laporan perusahaan yang diduga menjadi sumber masalah terkait pelepasan buaya liar ke alam. “Jika bendungan atau tanggul perusahaan itu pecah dan menyebabkan buaya lepas, mana datanya? Apakah perusahaan tersebut melapor ke BKSDA atau BPSPL? Pemerintah harus memberikan kejelasan agar isu ini tidak semakin liar,” ujarnya.
Menurutnya, buaya adalah salah satu biota yang dilindungi berdasarkan undang-undang, sehingga harus ada langkah konkret untuk mengelola dan menangani populasi buaya secara terstruktur. “Jika memang buaya ini memiliki potensi ekonomi, buatlah penangkaran yang baik dan jelas siapa yang bertanggung jawab mengelolanya. Jangan sampai dibiarkan liar dan membahayakan nelayan,” katanya.
Distrawandi meminta pemerintah, khususnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk segera turun tangan memberikan kepastian hukum dan tindakan nyata.
“Kami berharap ada langkah tegas dan serius dari pemerintah agar keselamatan nelayan tidak lagi terancam,” pungkasnya.
Sementara itu, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Kecamatan Bulang, Muhammad Safid, mengatakan masyarakat nelayan masih merasa resah dan takut beraktivitas karena belum tahu pasti jumlah buaya yang kabur dari penangkaran.
“Perusahaan terkesan tidak mendukung masyarakat untuk penangkapan buaya yang lepas,” ucapnya.
Ia menyebutkan hingga saat ini sudah 7 ekor buaya yang ditangkap masyarakat nelayan dengan melibatkan petugas. Namun, untuk buaya yang ditangkap belum ada kejelasan dari perusahaan.
Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau Seksi Konservasi Wilayah II Batam, Tommy Steven Sinambela, mengungkapkan perkembangan terkait lepasnya buaya dari penangkaran di Pulau Bulan, Batam akibat hujan lebat yang terjadi pada Senin dini hari, 13 Januari 2024.
Tommy menyatakan, jumlah pasti buaya yang lepas belum dapat dipastikan. Namun saat ini pihak penangkaran telah diminta untuk melakukan perhitungan populasi buaya di penangkaran sehingga diketahui jumlah pasti yang lepas ke perairan.
Ia juga menambahkan, peristiwa buaya lepas tersebut hanya terjadi pada satu kolam, dan bukan keseluruhan kolam yang ada di penangkaran.
“Informasi awal sekitar lima hingga enam ekor, tetapi pihak penangkaran sedang melakukan penghitungan ulang jumlah populasi. Mereka perlu memastikan jumlah yang sebenarnya melalui proses pengeringan kolam,” ujarnya.
Hingga saat ini, ia mengatakan belum bisa diperkirakan jumlah buaya yang lepas, sebab informasi pasti baru bisa didapatkan setelah pihak penangkaran selesai melakukan cross check laporan.
Menurutnya, tim BBKSDA juga telah turun ke lapangan sejak awal kejadian untuk membantu penanganan. Namun ia menerangkan, sebenarnya penanganan buaya ini sudah dialihkan dan berada di bawah kewenangan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Kendati begitu, pihaknya akan terus mendukung proses evakuasi buaya itu.
“Karena buaya adalah hewan nokturnal, kami fokus pada pengamatan malam hari, seperti yang pernah dilakukan sebelumnya di Pulau Kasu,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan bahwa wilayah Kepri, termasuk Batam, sebenarnya merupakan habitat alami buaya, sehingga masyarakat perlu memahami bahwa kemunculan buaya bukan hanya dari penangkaran.
“Beberapa kejadian sebelumnya juga ditemukan buaya liar, misalnya di Pulau Temoyong dan Tanjungpinang. Kalau penangkaran biasanya punya tanda khusus untuk membedakan dengan buaya liar,” tambahnya.
Terkait proses evakuasi, Tommy mengungkapkan pihaknya memang mendapatkan laporan yang menyebut satu ekor buaya telah berhasil ditangkap oleh warga. Namun, jumlah pastinya belum dapat dipastikan.
“Kami tetap berkoordinasi dengan tim di lapangan untuk memantau perkembangan,” katanya.
BBKSDA juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati, terutama saat beraktivitas di malam hari, serta menghindari area yang diduga terdapat buaya.
Ia juga menjelaskan sifat alami buaya. Hewan ini biasanya berpindah tempat hingga 27 kilometer dalam sehari. Hewan nokturnal ini tidak memiliki wilayah teritorial yang mutlak, sehingga cenderung mengikuti sumber makanan. Hanya saat bertelur mereka berdiam di satu tempat.
“Hewan ini juga cenderung menghindari manusia. Jika terlihat, segera laporkan ke pihak terkait, dan jangan membunuhnya, karena hewan ini termasuk dalam satwa yang dilindungi,” ujarnya.
[kang ajank nurdin]
