BerandaBatam RayaBuaya Lepas, Komisi I DPRD Batam Akan Panggil PT PJK

Buaya Lepas, Komisi I DPRD Batam Akan Panggil PT PJK

Diterbitkan pada

spot_img

TERASBATAM.id Sejumlah nelayan masih tampak meresahkan sejumlah buaya yang lepas dari penangkaran milik PT Perkasa Jagat Karunia (PJK) di Pulau Buluh, Kelurahan Batu Legong, Kecamatan Bulang. Anggota Komisi I DPRD Batam, Muhammad Mustofa, mengaku pihaknya akan memanggil pihak perusahaan.

“Kami akan memanggil pihak perusahaan untuk rapat dengar pendapat (RDP) minggu depan dan meminta dokumen terkait perizinan,” kata Mustofa, Kamis (16/1/2025).

Diakuinya dari sidak, Selasa (16/1/2025) lalu, terungkap bahwa buaya yang lepas memiliki ukuran besar, dengan panjang mencapai enam meter. Kemudian informasi dari Polisi awal menyebut lima ekor buaya yang lepas, tapi kolam yang berisi lima ekor itu sudah kosong.

Selain itu, ada kolam lain yang menampung 800 ekor buaya, tetapi jumlah pastinya belum bisa dipastikan karena kolam belum dikeringkan.

Mustofa juga menyoroti pentingnya evaluasi terkait perizinan penangkaran buaya. Meskipun penangkaran ini di bawah pengawasan provinsi Kepri, perizinannya melalui pemerintah daerah Kota Batam. Ia menilai buaya yang lepas dikhawatirkan sedang dalam kondisi lapar.

BACA JUGA:  Dirjen PSDKP: Segel Dibuka Karena Bayar Denda, Reklamasi PT Blue Steel Tetap Dilarang

“Meski terbiasa diberi makan oleh perusahaan, insting berburu buaya tetap ada. Ini berpotensi membahayakan masyarakat,” katanya.

DPRD Batam juga mendesak perusahaan penangkaran untuk bertanggung jawab atas insiden ini, baik dalam menangkap buaya yang lepas maupun memastikan keselamatan masyarakat sekitar.

“Ini harus menjadi perhatian serius. Selain menyelesaikan masalah buaya yang lepas, perusahaan juga harus memberikan rasa aman bagi masyarakat Pulau Bulan,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batam melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi penangkaran buaya di Pulau Bulan, Rabu (15/1/2025). Inspeksi ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Batam, Aweng Kurniawan, dengan melibatkan Komisi I dan II DPRD Batam.

Sekretaris Komisi I DPRD Batam, Anwar Anas, menjelaskan bahwa meskipun pengawasan penangkaran buaya merupakan kewenangan pemerintah provinsi, DPRD Batam mengambil langkah cepat karena keresahan warga setempat.

“Kami turun langsung untuk menjawab keluhan masyarakat dan mencari solusi. Kami mendesak perusahaan penangkaran segera menangkap buaya yang lepas dan memastikan keamanan masyarakat,” kata Anwar.

Perusahaan penangkaran buaya tersebut telah membentuk tim tanggap darurat. Hingga kini, tujuh ekor buaya berhasil ditangkap kembali. Namun, pihak perusahaan belum dapat memastikan jumlah pasti buaya yang terlepas.

BACA JUGA:  Pemko Batam Kirim Hasil Survey Herd Immunity ke Pemerintah Pusat

“Kami awalnya mendapat laporan bahwa ada lima ekor buaya yang terlepas. Namun setelah dicek, ditemukan dua dinding kandang jebol akibat hujan deras beberapa hari lalu. Jumlah pasti buaya yang hilang masih belum diketahui,” kata Anwar.

Pekerja dari perusahaan penangkaran buaya di Pulau Bulan berhasil menangkap salah satu buaya yang lepas dari penangkarannya.

Ia melanjutkan untuk memastikan jumlah buaya yang tersisa, perusahaan berencana mengeringkan air di kolam penangkaran dalam dua hari ke depan. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah insiden serupa terulang.

Insiden ini memicu kecemasan masyarakat, khususnya nelayan di Pulau Bulan, yang takut melaut karena khawatir bertemu dengan buaya. Kekhawatiran ini semakin meningkat menjelang perayaan Imlek, momen penting bagi nelayan untuk menangkap ikan dingkis.

“Kami meminta perusahaan memastikan keamanan di sekitar Pulau Bulan. Saat ini nelayan takut melaut. Yang seharusnya menangkap ikan, malah bisa bertemu buaya. Ini sangat berbahaya,” kata Anwar.

[rma]

Latest articles

KJRI Johor Bahru Fasilitasi Pemulangan Bayi WNI Kondisi Kritis

TERASBATAM.ID — Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru memfasilitasi pemulangan seorang bayi warga...

Krisis SDM, Sejumlah Kantor KUA di Kepulauan Riau Kosong

TERASBATAM.ID — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melaporkan krisis sumber daya...

Pemko Batam Sebut Sampah Jadi Penyebab Banjir di Batam

TERASBATAM.ID — Pemerintah Kota Batam mengakui bahwa banjir masih menggenangi sejumlah titik lama di...

Ramadhan Teduh, Tanpa “Sweeping” Rumah Makan

TERASBATAM.ID — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan dukungannya terhadap imbauan Kementerian...

More like this

KJRI Johor Bahru Fasilitasi Pemulangan Bayi WNI Kondisi Kritis

TERASBATAM.ID — Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru memfasilitasi pemulangan seorang bayi warga...

Krisis SDM, Sejumlah Kantor KUA di Kepulauan Riau Kosong

TERASBATAM.ID — Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melaporkan krisis sumber daya...

Pemko Batam Sebut Sampah Jadi Penyebab Banjir di Batam

TERASBATAM.ID — Pemerintah Kota Batam mengakui bahwa banjir masih menggenangi sejumlah titik lama di...