TERASBATAM.ID — Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Rony Widijarto Purubaskoro, menyoroti kendala regulasi yang menghambat pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Batam. Ia mengungkapkan, status Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) justru menjadi dilema bagi UMKM lokal saat produk mereka hendak dijual ke wilayah lain di Indonesia (domestik).

Menurut Rony, regulasi yang ada membuat produk UMKM, seperti keripik dan hasil laut, dikenakan beban pajak dan biaya pengiriman yang sangat tinggi saat dikirim ke luar Batam bisa sampai 40%].

“Begitu masuk di ekspedisi, dia langsung [terkena biaya] 18% atau bisa sampai 40%,” jelas Rony bisa sampai 40%,” kata Rony.

Kondisi ini menyebabkan harga jual produk UMKM Batam menjadi tidak kompetitif dan sulit bersaing di pasar nasional. Rony menambahkan, hal ini turut berkontribusi pada tingginya tingkat pengangguran di Kepri, yang masih berada di atas rata-rata nasional.

Rony menekankan bahwa solusi atas masalah ini adalah mencari celah regulasi yang ada, khususnya terkait klasterisasi UMKM. Ia menyebutkan bahwa ada aturan yang memungkinkan produk UMKM tertentu yang menggunakan bahan baku lokal (non-impor) untuk dibebaskan dari biaya cukai.

“Ini perlu didorong sosialisasinya, agar UMKM bisa memanfaatkan fasilitas tersebut dan harga jual mereka tidak tercekik pajak,” tambahnya.

Selain itu, BI Kepri fokus pada dua upaya utama untuk memperkuat UMKM:

• Digitalisasi UMKM: BI akan mengadakan pelatihan untuk mendorong UMKM agar beralih ke transaksi digital.
• Akses Kredit: Penggunaan pembayaran digital memberikan UMKM profil keuangan yang jelas dan meyakinkan perbankan untuk memberikan akses kredit.

Diskusi mengenai tantangan UMKM ini berlangsung di Volla Coffee and Roastery, Senin (01/12/2025), bersama pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kepri. Ketua PWI Kepri Saibansah Dardani dan Ketua Dewan Penasehat Marganas Nainggolan yang juga wartawan perintis di Batam menyambut positif informasi yang menjadi hambatan UMKM di Batam yang disampaikan secara detil oleh Kepala BI Provinsi Kepri tersebut.

Diskusi tersebut nantinya akan ditindaklanjuti menjadi bahas seminar yang lebih luas untuk mencari format yang lebih holistik dalam mendorong terbukanya pasar nasional bagi UMKM Batam. Sebab selama ini, pasar di Batam bisa dinikmati oleh UMKM dari seluruh Indonesia dengan harga yang kompetitif, sedangkan produk UMKM Batam sangat kecil dapat menembus pasar nasional karena hambatan pajak dan regulasi yang ada.