TERASBATAM.ID – Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menertibkan 35 Ponton Isap Produksi (PIP) penambangan pasir timah ilegal di perairan Bangka Barat. Operasi ini berlangsung di kawasan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah, Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, pada Kamis (24/07/2025).
Penertiban ini merupakan implementasi langsung dari instruksi Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk menertibkan kegiatan pertambangan mineral dan batubara (minerba). Langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Kepala Stasiun Bakamla Babel, Letkol Bakamla Yuli Eko Prihartanto, menjelaskan bahwa seluruh ponton yang terdeteksi menambang tanpa izin di area IUP PT Timah Tempilang diperintahkan untuk menghentikan aktivitasnya. “Setelah dilakukan pendekatan dan komunikasi, seluruh ponton kami perintahkan untuk menghentikan seluruh aktivitas penambangan dan diarahkan untuk bergeser ke tepi pantai guna proses pendataan lebih lanjut,” ujar Letkol Yuli Eko.
Letkol Yuli Eko menegaskan bahwa Bakamla RI tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan pendekatan edukatif dan solutif. Ia menyatakan kesiapan Bakamla untuk memfasilitasi para penambang agar mendapatkan legalitas berupa surat perintah kerja dari PT Timah, sehingga kegiatan mereka dapat berjalan sesuai aturan.
Langkah penertiban ini diharapkan tidak hanya mencegah kerusakan lingkungan laut akibat tambang ilegal, tetapi juga mengantisipasi potensi penyelundupan pasir timah ke luar negeri yang merugikan negara. Penyelundupan tersebut kerap menjadi celah kebocoran pendapatan negara dari sektor timah.
Dalam operasi penertiban ini, Letkol Yuli Eko didampingi oleh Komandan KN. Belut Laut-406, Letkol Bakamla Haslul Prio Widiatmoko. Keduanya menegaskan bahwa Bakamla RI akan terus hadir mendampingi masyarakat pesisir agar kegiatan ekonomi di laut tetap berjalan dalam kerangka hukum yang sah dan berkelanjutan.
“Dengan pengawasan yang ketat dan kerja sama antara semua pihak, kita wujudkan laut yang aman, tertib, dan produktif bagi kesejahteraan masyarakat,” tutup Letkol Yuli.
