TERASBATAM.ID – Badan Keamanan Laut Republik Indonesia (Bakamla RI) menegaskan komitmennya dalam memperkuat keamanan maritim kawasan dengan berpartisipasi aktif dalam Pacific Amphibious Leaders Symposium (PALS) 2025. Forum bergengsi ini berlangsung di Manila, Filipina, pada 8–10 Juli 2025, dengan kehadiran Bakamla RI pada Rabu (09/07/2025).
Delegasi Bakamla RI dipimpin oleh Direktur Kerja Sama Bakamla RI, Laksma Bakamla Askari, P.S.C., S.IKom., M.Sc., M.A, yang mewakili Kepala Bakamla RI. PALS 2025 diselenggarakan oleh Philippine Marine Corps (PMC) bekerja sama dengan United States Marine Corps (USMC), serta dihadiri oleh perwakilan dari 32 negara di kawasan Indo-Pasifik.
Acara ini secara resmi dibuka oleh Ltgen James F. Glynn, Commander, U.S. Marine Corps Forces Pacific; Sekretaris Pertahanan Nasional Filipina Gilberto Teodoro Jr.; dan Komandan Philippine Marine Corps Maj. Gen. Vicente Blanco.
Forum ini bertujuan untuk memperkuat interoperabilitas, membangun kepercayaan, serta meningkatkan stabilitas keamanan regional di kawasan Indo-Pasifik melalui pendekatan kolaboratif antarnegara. Para pemimpin militer dalam sambutannya menekankan pentingnya keterpaduan antar amphibious forces dalam menghadapi tantangan kawasan, baik dalam masa damai maupun skenario kontinjensi.
Keterlibatan Bakamla RI dalam PALS 2025 sejalan dengan perannya sebagai penjaga keamanan laut. Bakamla tidak hanya melaksanakan penegakan hukum pada masa damai, tetapi juga memiliki fungsi strategis sebagai naval auxiliarydalam mendukung komponen pertahanan negara.
“Partisipasi Bakamla dalam PALS merupakan langkah konkret untuk memperluas jejaring kerja sama dan meningkatkan kapasitas interoperabilitas dengan kekuatan militer kawasan, demi stabilitas dan keamanan maritim Indo-Pasifik,” ujar Laksma Askari dalam pertemuan tersebut.
Dalam kegiatan ini, Laksma Askari didampingi oleh Kepala Seksi Operasi Keselamatan Laut Mayor Bakamla Prabu Airlangga, S.Kom. Delegasi Bakamla RI juga aktif mengikuti diskusi panel dan pertukaran informasi strategis dengan para pemimpin militer negara peserta.
