TERASBATAM.ID – Anggaran Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BP Haji) mendapat angin segar setelah Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan dana sebesar Rp 8.009.173.000. Penambahan ini berasal dari pembukaan blokir anggaran kementerian dan lembaga (K/L) yang sebelumnya sempat dipangkas.

Keputusan ini diambil dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan BP Haji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (07/07/2025). Dengan persetujuan ini, total anggaran BP Haji untuk tahun 2025 menjadi Rp 179.739.976.000.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, menjelaskan bahwa penambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk operasional perkantoran. Sebelumnya, anggaran BP Haji sempat dipangkas dari Rp 179 miliar menjadi Rp 108 miliar sebagai bagian dari kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden Prabowo Subianto, yang tertuang dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025.

Selain penambahan anggaran, Komisi VIII DPR RI juga menyetujui pengalihan anggaran penyiapan infrastruktur kantor dari Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama (KULKB) ke Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 9.747.105.000.

Pada kesempatan yang sama, Kepala BP Haji, M. Irfan Yusuf alias Gus Irfan, menyampaikan bahwa anggaran yang tersedia saat ini masih belum memadai untuk mendukung seluruh tugas dukungan penyelenggaraan ibadah haji. BP Haji masih membutuhkan anggaran dukungan manajemen untuk biaya sewa gedung, renovasi ruangan, langganan daya atau jasa, layanan umum dan operasional perkantoran, serta koordinasi pimpinan.

“Sampai dengan saat ini BP Haji masih berkantor dengan dipinjami ruangan di dua lantai pada Gedung Kementerian Agama Jalan MH Thamrin. Kami berencana akan melakukan penyewaan gedung milik salah satu BUMN sehingga membutuhkan anggaran untuk pembiayaan keperluan tersebut,” jelas Gus Irfan.