TERASBATAM.ID – Jauh di utara Provinsi Kepulauan Riau, gugusan pulau-pulau Anambas berdiri sebagai garda depan terluar Indonesia. Di perairan yang kaya, industri hulu minyak dan gas (migas) telah menjadi urat nadi ekonomi yang menggerakkan denyut pembangunan, namun sekaligus menghadirkan tantangan kompleks bagi masyarakat dan lingkungan lokal. Kehadiran industri ini telah menciptakan efek berantai yang terasa hingga ke warung makan dan penginapan, membuktikan bahwa manfaat migas tidak hanya berhenti di laut, tetapi juga menjalar ke daratan dalam bentuk lapangan kerja dan geliat ekonomi.
Kepala Perwakilan SKK Migas Sumbagut, C.W. Wicaksono, menegaskan bahwa sektor migas telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau. Provinsi ini mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,20 persen pada tahun 2023, dan kembali menguat menjadi 5,16 persen di triwulan pertama 2025, angka yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Geliat baru dari sektor ini, terutama dengan beroperasinya Lapangan Forel dan Terubuk, telah menambah kapasitas produksi dan menyerap lebih dari 2.300 tenaga kerja, dengan 1.386 di antaranya bekerja di galangan kapal di Batam.
Keterlibatan masyarakat lokal di Anambas pun semakin besar, di mana serapan tenaga kerja di perusahaan migas didominasi oleh putra-putri daerah, terutama untuk posisi operator dan foreman. Partisipasi ini tidak hanya meningkatkan penghasilan rumah tangga, tetapi juga meningkatkan daya beli dan memutar roda perekonomian setempat. Dampak tidak langsungnya dapat dirasakan di warung, penginapan, jasa transportasi, hingga usaha kecil yang melayani kebutuhan para pekerja migas.
Selain itu, kontribusi industri ini juga hadir dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) migas yang signifikan. Pada tahun 2025, Kabupaten Natuna, yang bertetangga dengan Anambas, menerima alokasi DBH sebesar Rp84 miliar dari sektor migas, dana yang sangat berarti untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan layanan kesehatan. Puncak dari kontribusi ini adalah ketika Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepulauan Riau berhasil mendapatkan Participating Interest (PI) 10 persen di Blok Northwest Natuna, memastikan daerah ikut langsung menikmati keuntungan dari eksploitasi sumber daya alamnya.
Namun, di balik narasi optimis tersebut, industri migas di Anambas menyimpan cerita lain. Hubungan antara industri dan masyarakat sering kali diwarnai oleh tuntutan terkait kesejahteraan dan penanganan isu lingkungan. Salah satu kasus paling disorot adalah tenggelamnya sebuah kapal yang membawa sekitar 300 ton limbah B3 di Jetty Medco Energi Matak pada 2025. Insiden ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi lingkungan hidup dan nelayan di sekitarnya. Masyarakat pun mendesak SKK Migas, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Medco Energi untuk lebih transparan dan terbuka mengenai dampak insiden tersebut.
Aspirasi masyarakat juga disampaikan secara langsung. Aliansi Anambas Menggugat (ALAM) pernah menggelar aksi damai untuk menyampaikan tuntutan mereka kepada SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Meskipun tuntutan ini umumnya dipenuhi melalui kesepakatan dalam rapat bersama, kejadian ini menunjukkan adanya kebutuhan akan komunikasi yang lebih baik. Dalam hal ini, SKK Migas berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan KKKS, memastikan operasi berjalan kondusif sambil menjembatani aspirasi warga.
Kisah migas di Anambas adalah sebuah potret yang kompleks. Di satu sisi, industri ini membawa harapan akan kemajuan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Namun, di sisi lain, ia juga menuntut tanggung jawab besar dari perusahaan dan pemerintah daerah untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan seluruh manfaatnya dapat dinikmati secara adil oleh masyarakat. Jika dikelola dengan bijak, sektor hulu migas akan terus menjadi cerita positif dari Bumi Segantang Lada, Anambas.
[f pangestu]
