TERASBATAM.ID: Dalam upaya memperkuat kerja sama maritim antara Amerika Serikat (AS) dan Indonesia, Charge d’affaires Amerika Serikat untuk Indonesia Michael F. Kleine dan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla., memimpin acara peresmian Pusat Pelatihan Maritim “Anambas” Bakamla RI di Pangkalan Armada Batam pada Senin (29/01/2024).
CDA Kleine menyatakan, “Hari ini menandai pencapaian yang signifikan dalam kerja sama maritim antara Indonesia dan Amerika Serikat. Dalam kurun waktu empat tahun sejak dimulainya konstruksi Pusat Pelatihan ini, diharapkan akan meningkatkan kapabilitas maritim Indonesia serta memperkuat peran Indonesia sebagai pemimpin dalam melawan kejahatan baik di tingkat domestik maupun transnasional.”
Dalam sambutannya, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., M.Tr.Opsla. menyatakan, “Di samudera persahabatan antara Amerika Serikat dan Indonesia, Pusat Pelatihan Maritim “Anambas” di Batam menjadi tonggak bersejarah. Bersama-sama, tidak hanya dilakukan pelatihan bagi para pelaut, namun juga memperkuat tali silaturahmi antar negara dan memperkuat keterikatan yang mendorong kemajuan serta keamanan laut demi masa depan yang aman dan sejahtera.”
Pembangunan Pusat Pelatihan Maritim senilai 1,5 juta dolar AS ini, yang didanai oleh US State Department’s Bureau of International Narcotics and Law Enforcement (INL), mencakup enam ruang kelas, ruang konferensi, dan kantor. Proyek ini mendapat dukungan dari US Coast Guard (USCG) dan US Naval Facilities Engineering Command.
Dalam prosesi peresmian, CDA Kleine dan Laksdya TNI Dr. Irvansyah menekan tombol sirene secara resmi membuka operasional Pusat Pelatihan Maritim. 16 personel Bakamla RI menjadi siswa pertama di Pusat Pelatihan ini, mengikuti Pelatihan Instruktur Operator Kapal Kecil (Small Boat Operator Instructor) yang berlangsung selama dua minggu. Pelatihan ini bertujuan untuk mempersiapkan instruktur Bakamla RI dalam melatih para personel Bakamla RI di masa depan, dengan fasilitator dari USCG.
Peresmian Pusat Pelatihan ini dilakukan setelah penandatanganan Rencana Kerja Bilateral Keamanan Maritim pada tanggal 8 November 2023, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran domain maritim dan penegakan hukum di laut Indonesia.
