TERASBATAM.id – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa evaluasi terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN) akan dilakukan untuk menyesuaikan dengan keterbatasan anggaran yang ada.
AHY menjelaskan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mendata sebanyak 280 PSN yang telah berjalan selama beberapa tahun terakhir dan akan menjadi sasaran evaluasi.
“Presiden berharap kita review dengan baik, kita evaluasi dengan baik bersama-sama,” kata AHY saat ditemui di Jakarta Pusat, Jumat (31/1/2025).
Ketua Umum Partai Demokrat itu menjelaskan bahwa evaluasi akan difokuskan pada apakah PSN tersebut sudah berjalan sesuai dengan tujuan awal, termasuk penghitungan biaya pembangunannya.
“Atau ada hal-hal yang perlu dievaluasi, perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian, karena sekali lagi, tentu pembangunan itu selalu dihadapkan pada anggaran fiskal,” ujarnya.
AHY juga menyoroti bahwa pembangunan yang tepat sasaran juga bergantung pada penentuan prioritas yang harus disesuaikan dengan keterbatasan anggaran.
“Namun ini juga menjadi pelecut bagi kami untuk mencari sumber-sumber pendanaan pembangunan infrastruktur yang juga kredibel yang kreatif dan inovatif,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meminta para menteri untuk meninjau ulang lebih dari 200 PSN yang merupakan program pembangunan di era Presiden Joko Widodo.
“PSN, Proyek Strategis Nasional, ini memang harus terus direview dari waktu ke waktu. Arahan dari Bapak Presiden Prabowo memang dari 280 sekian list PSN, kita harus cek lagi satu per satu. Ini tentu tidak hanya Kemenko Infrasukur, tapi juga Kemenko Ekonomi dan semua kementerian lembaga yang terkait penentuan PSN di pemerintahan sebelumnya, kita akan review dengan baik,” kata Menko AHY, Kamis (23/1/2025).
Tujuan dari peninjauan ulang ini adalah untuk memastikan bahwa proyek yang berjalan sesuai target dan untuk mengatasi masalah-masalah yang mungkin timbul dari PSN. AHY menekankan bahwa pelaksanaan proyek PSN harus benar-benar berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Ketua Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Batam Muhammad Amin saat ditanya pendapatnya soal keberadaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City meminta kepada Pemerintah Pusat untuk meninjau kembali PSN tersebut.
“PSN itu kan logikanya, namanya proyek strategis nasional, seharusnya memberikan kemaslahatan kepada masyarakat, bukan malah merugikan,” jawab Muhammad Amin.
“Makanya dari awal kita menolak dan meminta PSN ini ditinjau kembali. Banyak hak masyarakat adat di sana yang dilanggar. Masyarakat jelas tidak mau direlokasi, masa kita paksakan hanya berdasarkan proyek strategis nasional?”
“Hal masyarakat harus diperhatikan. Intinya, PSN itu harus memberikan kemaslahatan sebesar-besarnya kepada masyarakat setempat, bukan malah sebaliknya. Faktanya, masyarakat menolak, artinya tidak ada manfaat sama sekali,” pungkasnya.
